TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2025. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas), persentase penduduk miskin mencapai 4,17%, meningkat dari 3,74% pada tahun 2024.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Selatan, Agung Rahmadi, menjelaskan kenaikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya penurunan produksi domestik regional bruto (PDRB) pada tahun sebelumnya. Selain itu, ada sedikit peningkatan angka pengangguran yang menjadi perhatian.
”Fenomena ini bisa jadi karena ketidaksesuaian atau mismatch antara lapangan usaha dengan para pencari kerja,” kata Agung pada Kamis (18/9/2025).
“Lapangan pekerjaan yang tersedia mungkin lebih banyak membutuhkan pendidikan menengah atau tinggi, atau keterampilan khusus, sementara itu belum bisa diserap karena perbedaan kebutuhan antara pasar kerja dan pencari kerja,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Agung menekankan pentingnya intervensi yang lebih fokus dengan memahami karakteristik penduduk miskin.
“Kita bisa melihat secara mapping karakteristik penduduk miskin itu sendiri, sehingga intervensi bisa lebih terfokus,” ujarnya.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menyelaraskan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) tenaga kerja. Selain itu, perlu dianalisis apakah kenaikan harga komoditas lebih cepat dari peningkatan pendapatan masyarakat, yang menyebabkan garis kemiskinan tidak dapat terpenuhi.
Agung mengakui tantangan yang ada, terutama dalam masa transisi dan efisiensi. Namun, ia menyambut baik langkah pemerintah daerah yang telah membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi. Tim ini memiliki grand design untuk memastikan penyerapan APBD tepat waktu, menjaga stabilitas harga komoditas strategis, serta melaksanakan program-program fisik dan intervensi sesuai jadwal.
Mengurangi Pengangguran dan Mengukur Kedalaman Kemiskinan
Dalam upaya mengurangi pengangguran, Agung kembali menegaskan perlunya pemetaan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja di Bangka Selatan.
“Sehingga kita bisa secara bertahap, bisa sesuai, match dengan supply dan demand tenaga kerja,” ucapnya.
Selain itu, percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah, terutama untuk belanja fisik, juga sangat penting.
“Ketika anggaran digelontorkan ke masyarakat, tentunya akan membuka semacam multiplier effect untuk bisa menggerakkan roda perekonomian,” jelas Agung.
Terkait angka kemiskinan, Agung juga menyoroti pentingnya intervensi yang terfokus pada komponen penyusun garis kemiskinan, yaitu kebutuhan makanan dan non-makanan. BPS dapat menghitung tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan untuk menentukan seberapa jauh jarak masyarakat miskin dari garis kemiskinan.
”Bangka Selatan berada di posisi kedua terendah setelah Bangka Barat dalam hal persentase penduduk miskin dari total jumlah penduduk di Bangka Selatan,” pungkasnya. (EraNews/Lew)
