TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Menanggapi jeritan kecewa para petani sawit dan masyarakat Pulau Lepar terkait prioritas muatan kapal subsidi KM Gorare, pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akhirnya angkat bicara. ASDP menegaskan bahwa operasional kapal penyeberangan rute Pelabuhan Tanjung Gading – Pelabuhan Sadai tersebut murni berjalan atas dasar keselamatan pelayaran dan sistem antrean terbuka.
Supervisor Lintasan Sadai, Dedy Triwijaya, menjelaskan bahwa secara regulasi resmi, tidak ada aturan dari ASDP yang mengotak-ngotakkan atau memprioritaskan muatan berdasarkan asal daerah pengguna jasa, apakah itu masyarakat lokal maupun luar.
”Untuk skala prioritas kami tidak ada regulasi resminya. Ini murni kami di kapal itu menyesuaikan kapasitas muat dan kapasitas tonase di kapal,” ungkap Dedy saat dikonfirmasi melalui via whatsapp pada Sabtu (23/5/2026).
Dedy membeberkan perhitungan teknis mengapa truk besar seperti Fuso terkadang membuat truk standar lainnya tidak bisa terangkut. Menurutnya, KM Gorare memiliki batasan dimensi ruang dan yang paling krusial adalah batasan berat muatan (tonase).
Kapasitas Tonase Maksimal: KM Gorare hanya mampu menampung total beban 70 Ton (termasuk berat kendaraan dan muatannya).
Simulasi Muatan: Jika ada 5 unit truk dengan estimasi berat kosong dan muatan masing-masing 10-13 ton, tonase kapal sudah mendekati ambang batas aman.
Risiko Overload: Jika dipaksakan menambah muatan di luar perhitungan matematis tersebut, keselamatan kapal akan terancam.
”Kalau lebih dari 70 ton kita tidak bisa, karena itu menggadaikan keselamatan kapal. Daripada nanti takut terjadi apa yang tidak diinginkan di tengah laut, maka kita tidak paksakan,” tegasnya.
Terkait desakan warga mengenai pembatasan atau penjadwalan ulang bagi truk Fuso, ASDP menyatakan tidak ada rencana ke arah sana. Pihak kapal memandang lintasan ini sebagai fasilitas layanan umum yang berhak digunakan oleh siapa saja demi perputaran ekonomi.
”Misalkan Fuso antrean nomor 1, mau tidak mau kita muat. Berarti kapasitasnya berkurang nih, yang seharusnya kita bisa bawa 5-6 truk, karena ada Fuso ya bakal berkurang jadi 5 mobil. Kita patokan itu (antrean) sekarang,” jelas Dedy.
Mengenai solusi konkret agar kendaraan petani lokal tidak terus-menerus gagal berangkat akibat kehabisan ruang, Dedy menekankan bahwa kapasitas ASDP di sini adalah sebagai operator kapal, bukan pengatur kebijakan di darat (pelabuhan).
ASDP berharap manajemen antrean di Pelabuhan Penutuk maupun Sadai bisa diselesaikan secara matang oleh pihak pengelola pelabuhan sebelum kendaraan masuk ke ramp door kapal.
”Kita itu berharapnya antrean itu selesai dulu di pelabuhan. Kalau memang ada kesepakatan di situ masyarakat lokal harus didahulukan ya silakan, kita (pihak kapal) ikut. Tapi tetap memperhatikan jangan sampai membatasi orang lain karena ini sifatnya layanan umum,” pungkasnya.
Untuk diketahui, jadwal pelayaran kapal penyeberangan subsidi KM Gorare ini memang masih terbatas, yakni hanya beroperasi sebanyak dua kali dalam seminggu, setiap hari Senin dan Jumat. (EraNews/Lew)
