LEPAR, ERANEWS.CO.ID – Jeritan kecewa datang dari para petani kelapa sawit dan pengguna jasa transportasi di Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan. Pasalnya, layanan kapal penyeberangan bersubsidi yang melayani rute Pelabuhan Penutuk menuju Pelabuhan Sadai dinilai salah sasaran dalam menerapkan skala prioritas angkutan.
Alih-alih mengutamakan perputaran ekonomi warga setempat, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Bangka Selatan diduga kuat lebih memprioritaskan truk-truk ekspedisi besar daripada kendaraan operasional milik petani dan masyarakat lokal.
Menurut keterangan warga, jadwal pelayaran kapal penyeberangan subsidi ini tergolong terbatas, yakni hanya dua kali dalam seminggu (setiap Senin dan Jumat). Keterbatasan ruang lambung kapal semakin diperparah dengan masuknya armada logistik berukuran besar.
Berdasarkan perhitungan teknis di lapangan:
Kapasitas Normal: Dalam satu kali pelayaran, kapal tersebut sejatinya mampu menampung hingga 9 unit mobil truk standar dalam kondisi kosong.
Dampak Mobil Fuso: Ketika truk Fuso jenis besar diizinkan masuk, ruang yang tersita oleh 1 unit Fuso setara dengan jatah muat untuk 2 unit truk standar milik masyarakat.
Akibat kebijakan penempatan muatan ini, truk standar milik warga lokal kerap kali gigit jari karena kehabisan ruang dan gagal berangkat.
Dampak dari penundaan keberangkatan ini memicu kerugian materiil yang tidak sedikit bagi sektor perkebunan rakyat. Salah seorang warga Penutuk yang juga pemilik truk standar, Ayong, mengungkapkan bahwa kegagalan seberang ini langsung memukul stabilitas kualitas komoditas hasil bumi mereka.
”Ketika mobil masyarakat tidak bisa berangkat, otomatis mobil para masyarakat yang membawa buah sawit sangat dirugikan. Saat telat pergi ke pabrik, buah sawit mengalami penurunan kualitas yang langsung berdampak pada anjloknya harga jual,” keluh Ayong pada Jumat (22/5/2026).
Ayong menambahkan bahwa insiden tersingkirnya kendaraan masyarakat oleh angkutan ekspedisi ini bukan lagi barang baru.
”Kejadian ini sudah terjadi untuk ketiga kalinya. Kami sangat berharap ke depan jangan ada lagi kejadian seperti ini terjadi lagi,” tegasnya.
Masyarakat Pulau Lepar menegaskan kembali esensi dari keberadaan angkutan bersubsidi tersebut. Sesuai dengan peruntukannya, kapal subsidi digelontorkan oleh anggaran negara dengan prioritas utama demi membantu mobilitas dan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan untuk kepentingan industri ekspedisi skala besar.
Masyarakat mendesak Dinas Perhubungan Bangka Selatan serta instansi terkait untuk segera turun tangan membenahi sistem manajemen antrean di pelabuhan. Pemerintah daerah dituntut melahirkan solusi konkret agar ada pembatasan atau penjadwalan ulang bagi truk ekspedisi besar, sehingga hak-hak ekonomi masyarakat Lepar tidak terus dikorbankan.
Hingga rilis ini diturunkan, awak media masih terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi dan solusi konkret atas permasalahan penyeberangan tersebut. (EraNews/Lew)
