TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan mengadakan pertemuan dengan sejumlah Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) di Kantor Desa Rias, Selasa (1/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan mengklarifikasi dugaan pemotongan uang pengolahan lahan (Oplah).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh lintas komisi DPRD Bangka Selatan, termasuk Ketua Komisi I, Umar Dani, Ketua Komisi II, Hendri, dan Ketua Komisi III, Dian Sersnawati, serta beberapa anggota DPRD Bangka Selatan lainnya. Selain itu, hadir pula Kepala Desa Rias, Muslim, Kepala Dinas Pertanian Bangka Selatan, Risvandika, BPD Desa Rias, dan pejabat terkait.
Seusai pertemuan, Ketua Komisi III DPRD Bangka Selatan, Dian Sersnawati, menjelaskan bahwa hasil diskusi dengan Gapoktan dan Poktan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pemotongan dana Oplah, melainkan biaya untuk keperluan administrasi.
“Potongan itu, ternyata untuk biaya administrasi, seperti meterai atau lainnya,” ungkap Dian, politisi PDIP Bangka Selatan, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
Dian menegaskan bahwa masalah dugaan pemotongan ini hanyalah miskomunikasi. Tidak ada potongan untuk petani, melainkan murni biaya administrasi.
Ia menekankan bahwa besar atau kecilnya uang tersebut harus memiliki dasar laporan dan peruntukan yang jelas, mengingat dana berasal dari pemerintah pusat dan memerlukan pertanggungjawaban.
DPRD juga menyarankan agar komunikasi antara Gapoktan, Poktan, dan petani lebih intensif, serta menggunakan bahasa yang baik dan bijak agar mudah dipahami oleh petani. Hal ini bertujuan mencegah spekulasi dan kesalahpahaman di kemudian hari.
“Intinya komunikasi antara Gapoktan, Poktan, dan Petani ini harus intens serta gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami,” ujarnya.
“Saya sudah menyampaikan di rapat, kita hanya membetulkan yang salah dan meluruskan miskomunikasi,” imbuhnya.
Dalam dialog tersebut, Gapoktan dan Poktan mengaku telah melakukan sosialisasi kepada petani dan menegaskan tidak memotong uang Oplah, melainkan hanya mengambil biaya administrasi. (EraNews/Lew)
