TOBOALI, ERANEWS.CO.ID- 4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bangka Selatan yakni Forum Tambang Rakyat Bersatu (FTRB), Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan (FMPAL), PPM serta Gempal meminta kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk turun langsung kelapangan untuk mengecek terkait masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak produktif yang ada di wilayah Bangka Selatan.
Hal itu disampaikan langsung oleh 4 LSM Bangka Selatan saat konferensi pers kepada wartawan di Warkop Cukin.
“Jadi banyak sekali IUP-IUP darat yang ada di Bangka Selatan yang punya swasta ini sama sekali tidak ada aktivitas, jadi mohon sekiranya juga untuk dipertanyakan juga para pihak Polda Bangka Belitung dari mana smelter-smelter ini mendapatkan pasir timah sedemikian banyaknya, sementara IUP-nya sangat terbatas,” kata Juru Bicara 4 LSM Bangka Selatan, Matoridi, Rabu (22/2/2023).
Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam konteks ini Bangka Selatan ini juga diserang oleh pemain-pemain timah dari luar Bangka Selatan.
“Dalam hal ini Bangka Selatan diserang oleh pemain-pemain timah dari luar Bangka Selatan, dan kami duga itu ada 3 orang yang disinyalir yakni AG, AT dan AB yang menguasai pertimahan laut ilegal yang ada di wilayah laut Sukadamai ini,” jelasnya.
Dikatakan Matoridi bahwa berharap pemain timah yang dari luar itu juga disoroti dam betul-betul dimonitor.
“Berharap pemain timah dari luar itu juga harus disoroti dan dimonitor, karena mereka ini terafiliasi dengan smelter-smelter swasta semua, sehingga hampir 80 persen smelter swasta menguasai ekspor timah yang ada di Bangka Belitung tahun ini,” ucapnya.
Tentunya dalam hal ini meminta kepada aparat penegak hukum (APH) dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM bagian Inspektoratnya itu harus turun langsung.
“Dan kami dalam waktu dekat ini akan ke Jakarta untuk meminta petunjuk kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait masalah IUP-IUP swasta,” pungkasnya. (EraNews/Leo)
