TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Kebijakan Kementerian Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 357 Tahun 2004 kini menjadi sorotan tajam dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Bangka Selatan.
Menurut Tokoh Masyarakat Toboali, Matoridi, peraturan yang menetapkan lebih dari 65% wilayah Bangka Selatan sebagai kawasan hutan ini mengancam keberlangsungan hidup para petani yang telah turun-temurun mengelola lahan di area tersebut.
Matoridi menjelaskan bahwa banyak kebun masyarakat sudah ada sejak zaman nenek moyang, dibuktikan dengan keberadaan pohon-pohon tua seperti durian, cempedak, dan petai.
Namun, kini para petani menghadapi ancaman sanksi hukum karena lahan mereka secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan.
“Kebijakan ini adalah produk kebijakan masa lalu yang tidak adil dan melukai hati nurani rakyat,” ujar Matoridi pada Selasa (5/8/2025).
Ia menambahkan, saat kebijakan itu dibuat, Bangka Belitung masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.
Menurutnya, terjadi ketidakseimbangan, di mana lahan peruntukan lain (APL) banyak dialokasikan di Sumatera Selatan, sementara kawasan hutan justru digeser ke Pulau Bangka, terutama Bangka Selatan.
Matoridi mendesak pemerintah agar tidak hanya melihat masalah ini dari perspektif hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis dan kearifan lokal. Ia mengkritik para pembuat kebijakan di pusat yang dinilainya membuat keputusan tanpa turun langsung ke lapangan.
“Mereka (masyarakat) tidak tahu bahwa lahan desa mereka sudah menjadi hutan produksi (HP), hutan lindung (HL), hak guna usaha (HGU), dan hutan tanaman industri (HTI),” kata Matoridi.
Ia berharap para pemimpin bangsa bisa sadar dan memiliki nurani untuk menemukan solusi terbaik yang berpihak pada masyarakat lokal. Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini telah menimbulkan bentrokan antara masyarakat dan aparat di banyak daerah lain, seperti Lampung dan Riau. (EraNews/Lew)
