BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna DPR, Rabu, 20 Mei 2026, yang menyebut kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan “sangat keras tapi mungkin ada dasarnya” sesungguhnya menarik dibaca dalam konteks politik nasional maupun daerah.
Di tingkat pusat, posisi PDI Perjuangan relatif jelas. Sebagai partai pemenang pemilu yang berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan perlahan menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Kritik terhadap pemerintah menjadi bagian dari fungsi politiknya: menjaga kontrol demokrasi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Namun situasinya menjadi lebih menarik ketika ditarik ke Kabupaten Bangka.
Di Bangka, realitas politik tidak sesederhana peta nasional. Bupati diusung oleh Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, tetapi dalam praktik politik lokal, hubungan dengan PDI Perjuangan tampak relatif cair dan tidak terlalu konfrontatif. Di sinilah muncul pertanyaan penting: bagaimana seharusnya PDI Perjuangan menempatkan diri?
Partai Pemenang Bukan Sekadar Pendukung Kekuasaan
Sebagai partai dengan basis politik besar di Bangka, PDIP sesungguhnya memiliki tanggung jawab demokratis yang lebih besar dibanding partai lainnya.
Partai besar tidak cukup hanya hadir dalam struktur kekuasaan atau menjaga hubungan politik tetap harmonis. Yang lebih penting adalah memastikan pemerintahan berjalan sehat melalui fungsi kritik dan pengawasan.
Karena dalam demokrasi, partai politik bukan hanya kendaraan elektoral, tetapi juga institusi kontrol.
Jika di pusat PDI Perjuangan mampu tampil kritis terhadap pemerintahan Prabowo, maka publik tentu berharap semangat yang sama juga hadir di daerah, termasuk di Bangka.
Bukan berarti harus menjadi oposisi total atau menciptakan konflik politik tanpa arah. Tetapi PDI Perjuangan seharusnya mampu menjaga jarak kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Kritik Tidak Sama dengan Permusuhan
Problem politik lokal sering kali muncul karena kritik dianggap identik dengan perlawanan pribadi.
Akibatnya, banyak partai akhirnya terjebak dalam politik kenyamanan:
• terlalu hati-hati mengkritik,
• terlalu cepat menyetujui,
• dan terlalu sibuk menjaga stabilitas elite.
Padahal demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kerja sama dan kontrol.
Jika semua partai terlalu larut dalam kekuasaan, maka yang hilang adalah mekanisme koreksi.
Di titik itu, DPRD berisiko hanya menjadi ruang formalitas politik: rapat berjalan, pandangan umum dibacakan, rekomendasi disusun, tetapi daya kritis melemah.
PDI Perjuangan dan Harapan Publik di Bangka
Sebagai partai besar dengan sejarah ideologis kuat, PDIP sebenarnya memiliki modal politik untuk memainkan peran yang lebih strategis di Bangka.
Publik tidak selalu menuntut konfrontasi keras. Tetapi publik membutuhkan keberanian politik untuk mengatakan:
• mana kebijakan yang perlu didukung,
• mana yang perlu diperbaiki,
• dan mana yang harus dikritisi secara terbuka.
Sebab loyalitas utama partai politik seharusnya bukan kepada kekuasaan, melainkan kepada kepentingan masyarakat.
Jika kritik di pusat dianggap memiliki dasar oleh Presiden Prabowo sendiri, maka kritik di daerah juga semestinya dipandang sebagai bagian sehat dari demokrasi lokal, bukan ancaman terhadap hubungan politik.
Menjadi Penyeimbang, Bukan Penonton
Kabupaten Bangka hari ini membutuhkan politik yang lebih substantif, bukan sekadar politik kedekatan elite.
PDI Perjuangan memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa partai pemenang tidak harus selalu menjadi oposisi keras, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengoreksi.
Karena ketika partai besar terlalu nyaman berada di sekitar kekuasaan, yang melemah bukan hanya oposisi, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.
Dan dalam jangka panjang, masyarakat biasanya tidak hanya mengingat siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang tetap berani bersuara ketika kritik diperlukan.
Penulis : Zulkarnain Alijudin
Pengamat Sosial dan Politik
