TOBOALI, ERANEWS.CO.ID- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Selatan, melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria (GTRA) di Hotel Grand Marina Toboali, Kamis (18/8/2022).
Dalam acara rapat koordinasi tersebut, dihadiri Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Kejari Bangka Selatan, Ketua DPRD Bangka Selatan, Wakapolres Bangka Selatan, Kepala OPD Pemkab Bangka Selatan, Ketua HKTI Bangka Selatan serta tamu undangan lainnya.
Kepala BPN Bangka Selatan Agung Basuki rapat koordinasi mengatakan rakor gugus tugas reforma agraria ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
“Tugas tim GTRA ini selain persertifikatan masyarakat, juga mendorong sertifikat tersebut bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian atau pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Dirinya menuturkan bahwa ini merupakan program strategis Presiden yang tertuang dalam peraturan Presiden tahun 2018.
“Dan memang saat ini kendala kendala sengketa lahan di Bangka Selatan tengah meningkat, maka dari itu dirinya mendorong tim gugus tugas reforma agraria ini agar berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini,” jelasnya.
Dikatakan Agung Basuki, dengan mengacu pada perintah presiden dalam rangka pelantikan Menteri Agraria yang baru, yakni penyelesaian konflik sengketa pertanahan, lalu persetifikatan program pendaftaran tanah sistemastis lengkap (PTSL) dan yang terakhir mendukung IKM.
“Mudah-mudahan kedepanya aset legalisasi tanah masyarakat Bangka Selatan bisa terpenuhi, dan tim gugus agraria ini dapat berbuat lebih banyak untuk meminalisir atau mentiadakan sengketa sengketa agraria pertanahan di Kabupaten Bangka Selatan,” terangnya. (EraNews/Leo)
BPN Basel Gelar Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria
