TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Setelah disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2026, Bupati Riza Herdavid mengungkapkan kebijakan pembagian anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun mendatang.
Bupati Riza Herdavid, seusai Rapat Paripurna Penetapan Propemperda dan APBD 2026 pada Rabu (26/11/2025), menyampaikan bahwa alokasi anggaran sejumlah OPD akan menerapkan prinsip ‘bagi rata’.
Namun, ia memastikan bahwa alokasi untuk hak-hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Saya pikir bagi rata, yang terpenting hak-hak dasar rakyat dulu. Jadi setelah gaji [pegawai], hak dasar [rakyat], dan sisanya kita bagi rata,” tegas Riza Herdavid.
Bupati menjelaskan filosofi di balik kebijakan ini, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
“Yang terpenting masyarakat bagaimana yang menjadi skala prioritas dasar. Kesepakatan eksekutif, legislatif, serta forkopimda ini kan bagaimana rakyat dulu baru pejabatnya,” tambahnya.
Riza Herdavid juga mengonfirmasi total nilai APBD yang telah disepakati.
“Untuk APBD 2026 itu kurang lebih sekitar Rp800 lebih miliar. Dan alhamdulillah sudah selesai. Artinya kawan-kawan [DPRD] sudah sepakat, kita bisa segera sama-sama mengawasi dan melihat ke depannya bagaimana langkah-langkah dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Bupati Riza memastikan bahwa empat program prioritas dasar yang menjadi fokus utama di tahun 2025 akan terus berlanjut. Prioritas tersebut meliputi: Berobat gratis, Seragam sekolah gratis, Bantuan UMKM, Bantuan anak yatim.
”Alhamdulillah rekan-rekan DPRD tetap masih sejalan dengan kita terkait prioritas dasar hak-hak rakyat,” tutup Bupati Riza. (EraNews/Lew)
