Opini Chairul Aprizal (petugas promkes puskesmas air bara)
OPINI, ERANEWS.CO.ID – Baru baru ini ada wacana akan mengangkat petugas inti pelaksanaan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Sesuai dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Petugas inti MBG yang bakal diangkat adalah Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.
Isu ini tentu banyak menimbulkan reaksi yang tidak nyaman dan dicemburui oleh profesi lainnya. Yang paling nyaring merasa tidak adil adalah kalangan guru honorer. Sebab guru honorer di anggap lebih layak untuk mendapatkan perhatian mengenai status kepegawaiannya.
Meski begitu sudah sebagian diantara guru honorer di Indonesia mulai diangkat PPPK walau masih cukup banyak sisa yang belum mampu diakomodir. Tapi ini bukan tentang guru honorer saja, ada satu profesi mulia lainnya yang diam-diam bekerja dan memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk peradaban bangsa ini. Profesi yang sunyi dan kerjanya tanpa sorotan yaitu kader posyandu (kader kesehatan). Tulisan ini tidak bermaksud untuk iri terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka yang diangkat PPPK.
Sejak dicanangkan pada tahun 1984 Posyandu mulai dijadikan titik awal sebagai fondasi pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan. Dengan berjalannya waktu dan belajar dari kejadian Pandemi Covid-19 lalu pemerintah memulai era baru kesehatan dengan transformasi kesehatan. Yang kemudian tahun 2022 mulai diimplementasikan secara sistematis dan sudah berjalan hingga kini.
Era transformasi kesehatan telah banyak mendorong peningkatan sarana prasarana, dan sumberdaya. Termasuk perubahan pelayanan posyandu yang semakin kompleks. Dulu posyandu hanya diketahui melayani bayi balita. Kini posyandu bertransformasi sebagai layanan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Mulai dari Ibu Hamil, Bayi Balita, Remaja, Usia Produktif/Dewasa, dan Lanjut Usia.
Transformasi Posyandu sebagai Integrasi Layanan Primer telah mengubah pola pelayanan sehingga kinerja kader posyandu ikut di upgrade. Masalahnya adalah dengan meledaknya program kesehatan itu tidak banyak yang menaruh perhatian terhadap ruh kader posyandu. Masih ada yang menganggap kader posyandu hanya melaksanakan kegiatan satu hari saja yakni hanya pada saat buka jam posyandu.
Peran kader posyandu yang masih dianggap relawan sosial ini rasanya tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab nya yang tidak main-main terhadap kesehatan masyarakat. Hadir tanpa sorotan tapi dampaknya menentukan masa depan. Yang paling bahaya ditengah ledakan program adalah runtuhnya moralitas kader. Percayalah tanpa kader posyandu (kesehatan) tidak ada satupun program kesehatan kepada masyarakat yang akan berjalan.
Posyandu di era transformasi layanan kesehatan primer telah menjadi posyandu yang melayani seluruh kelompok usia. Yang mana kader ikut bertanggungjawab terhadap pelayanan tersebut. Kader hari ini adalah frontliner kesehatan masyarakat berbasis komunitas karena urusan bayi balita/remaja/dewasa/lansia/ibu hamil, hingga turut melakukan skrining (PTM, kesehatan jiwa, TBC, Stunting, Gizi, sampai rujukan). Bahkan kader juga diminta untuk melakukan administrasi secara manual dan digital sekaligus jembatan penghubung antara puskesmas, Desa, dan masyarakat.
Menelaah program posyandu era transformasi kesehatan rasanya jelas bahwa arah kebijakan ini berdampak untuk jangka panjang dan sistemik. Manfaat yang terstruktur dan dapat dirasakan untuk generasi kedepan. Posyandu tujuannya mencegah bukan hanya mengobati. Karena perannya meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan membangun perilaku kesehatan.
Memang posyandu tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya maka dapat dimaklumi apabila masih ada yang mengganggap datang ke posyandu sekedar menimbang mengukur dan mengecek kesehatan. Tapi dampaknya sangat besar pada jangka panjang yang dibayar mahal di masa depan. Lemahnya posyandu membuat kasus stunting tidak karuan, penyakit PTM meningkat, resiko kesehatan jiwa meluas, bahkan membuat putus layanan primer kepada masyarakat.
Sedangkan apabila program MBG yang baru ini ditelaah ulang dengan program lama yaitu posyandu maka terlihat mana yang lebih fundamental secara proporsional. MBG adalah program baru yang dijanjikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini diimplementasikan. Dalam implementasinya program baru ini sudah mempengaruhi banyak hal salah satunya anggaran. Anggaran yang besar untuk program baru tentu kesannya istimewa. Padahal program ini masih besar resiko kegagalannya.
Kader posyandu hari ini bekerja bukan pada saat buka jam posyandu tapi sebelum posyandu dibuka kader sudah bersiap. Menyiapkan sasaran, dan mengajak masyarakat di wilayahnya untuk hadir ke posyandu. Setelah hari posyandu mereka juga masih bekerja. Membuat laporan dan temuan kasus di posyandu kemudian menindaklanjutinya dengan melaksanakan sweeping, kunjungan rumah, dan intervensi lainnya. Demi menjaga kesehatan masyarakat baik-baik saja kader juga diberi tanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan posyandu dan kondisi kesehatan di wilayahnya secara manual juga aplikasi.
Tahukah kita ? Kalau kader itu tidak termasuk kategori pekerja. Kader dibayar dengan bentuk insentif (objek kegiatan) bukan subjek pekerja. Sehingga pembayaran insentif kader tergantung kebijakan desa dan dana desa untuk bidang kesehatan. Maka banyak kader posyandu di negeri ini yang insentifnya dibawah 500 ribu rupiah bahkan hanya 100- 50 ribu rupiah saja. Fakta lainnya kader posyandu hari ini adalah kader posyandu yang sudah mengabdi atau bekerja sebagai kader lebih dari 20 tahun. Banyak posyandu yang kesulitan melakukan regenerasi kader sehingga kader kesehatan sekarang sudah menginjak usia yang tidak muda lagi.
Apalagi saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran termasuk pemangkasan dana desa di tahun 2026. Tentunya ini akan mempengaruhi setiap kepala desa untuk menghitung ulang skala prioritas penggunaan dana desa untuk memberikan pembangunan di desanya. Menjadi tantangan setiap pemimpin di Desa bagaimana anggaran yang dirampingkan ini tidak mempengaruhi pembangunan khususnya dibidang kesehatan. Karena akan sangat berdampak kepada kader dan kesehatan masyarakat itu sendiri.
Sementara disisi lain program MBG sedang menjadi primadona baru yang diandalkan akan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Apabila di eksaminasi antara program baru MBG dan program lama Posyandu, manakah program yang fundamental secara proporsional untuk negeri ini ? Program MBG dan Program Posyandu sebenarnya sangat berbeda jenis manfaatnya.
Program posyandu yang sudah ada sejak dulu ini jelas memberikan manfaat jangka panjang dan sistemik. Begitu juga dengan program MBG yang baru saja muncul tentu punya manfaat yang berbeda. Pelaksanaan program MBG manfaatnya lebih cepat terlihat dalam jangka pendek. Sebab pemberian makanan bergizi gratis menunjukkan bahwa tujuannya langsung kepada pemberian gizi harian.
Pemberian makanan bergizi gratis sangat penting untuk mengatasi darurat gizi atau ketidakmerataan konsumsi pangan. Hanya saja program ini tidak otomatis dapat mengubah perilaku masyarakat atau keluarga untuk sadar gizi. Dan juga program ini membutuhkan anggaran dan logistik yang tidak sedikit. Sehingga berisiko terhenti apabila keadaan fiskal melemah. MBG bisa memberikan manfaat lebih cepat terlihat dan kondisional. Program MBG tetap penting tapi yang fundamental tetap Posyandu.
Letak ketimpangan bukan pada program MBG atau mengangkat pegawai intinya menjadi PPPK. Ironisnya MBG merupakan program yang masih hangat dengan anggaran fantastis dan status pekerjaan jelas. Sedangkan Posyandu sebagai program tua yang bebannya bertambah tapi kesejahteraan dilupakan. Apabila negara berpikir rasional program yang sejak dulu menjadi fondasi dalam sistem kesehatan perlu dirawat saat efisiensi.
Sekali lagi tulisan ini semoga bisa mengangkat moral kader posyandu dimanapun berada agar tetap semangat dan ruhnya hidup untuk menjaga kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Efisiensi sah-sah saja, dan program MBG harus terus berlanjut hanya jangan mematahkan sang penopang sistem yang sudah sejak dulu bertahan. Efisiensi yang tidak melemahkan kader, digitalisasi bukan untuk membebani tapi mendukung, dan keutamaan sebuah program yang melupakan ekosistem lama. (EraNews/Lew)
