TOBOALI, ERANEWS.CO.ID — Bertempat di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Sabtu (24/05/25) siang, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rina Tarol hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Kelapa Sawit.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Edi Kurniadi sebagai narasumber.
“Perda Nomor 19 Tahun 2017 sangat penting diketahui oleh masyarakat. Aturan yang sudah menjadi lembaran negara sebagai ketentuan baik bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian dan juga perusahaan yang diberikan mandat sebagai pengelola hutan dengan Hak Guna Usaha,”ungkapnya.
Ia mengatakan banyak juga perusahaan yang diduga telah menciderai perda ini dalam menjalankan usahanya. Diantaranya larangan penggunaan kawasan konservasi air untuk penanaman kelapa sawit, serta perintah memberikan plasma dan peternakan sapi bagi masyarakat di wilayah operasi perkebunan kelapa sawit.
“Lewat sosialisasi ini, berharap masyarakat menjadi paham. Ada ketentuan-ketentuan seperti ini,” ucap dia.
Ia mengungkapkan bahwa yang telah terjadi saat ini di Desa Bikang. Seperti hulu sungai yang mengaliri cetak sawah diwilayah Rias Toboali, jelas akan berdampak pada kondisi sawah tersebut, bahkan krisis air akan menghantui lumbung padi dikarenakan sawit.
“Boleh ditanam tapi jangan sawit melainkan jagung,kelapa ataupun kopi yang sama-sama untuk mendukung program ketahanan pangan,” jelasnya.
Plh Kepala DLHK Babel Edi Kurniadi menambahkan bahwa Bangka Selatan ada 20.000 hektare kawasan hutan yang dikelola perusahaan lewat pengunaan HGU.
“Di Babel, HGU di Bangka Selatan terluas nomor tiga. Yang paling luas ada di Bangka Barat lalu di kabupaten Bangka,” jelasnya.
Kata Edi, hadirnya Perda tersebut tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya disektor perkebunan.
“Kawasan konservasi air untuk sawit jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.
(*)
