PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima audiensi dengan perkumpulan sopir truk tronton dan trailer di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Kantor DPRD Babel, Senin (27/4/2026). Pertemuan tersebut membahas kendala penggunaan BBM Bio Solar bagi armada pengangkut logistik di wilayah Bangka Belitung.
Dalam audiensi tersebut, para sopir menyampaikan permasalahan utama berupa barcode subsidi yang tidak aktif, sehingga menghambat pengisian BBM bersubsidi. Kondisi ini dinilai krusial karena armada tronton roda enam ke atas tersebut mengangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako dan pupuk.
Jika penggunaan BBM non-subsidi diberlakukan, para sopir khawatir akan terjadi kenaikan biaya operasional yang berdampak langsung terhadap harga barang di pasaran.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Babel bersama pihak Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM menyepakati sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah pengaktifan kembali barcode BBM subsidi bagi kendaraan pengangkut logistik, khususnya sembako.
Pengaktifan barcode tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 1×24 jam, dengan syarat pemilik kendaraan telah melunasi kewajiban pajak. Selain itu, pemerintah juga memberikan toleransi penambahan kuota BBM, menyusul keluhan sopir terkait kuota 60 liter yang dinilai tidak mencukupi untuk perjalanan jarak jauh seperti ke Bangka Selatan, Mentok, maupun Belinyu.
Seluruh pihak sepakat untuk mempermudah akses BBM subsidi demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pengawasan distribusi dan volume BBM selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Pertamina.
Sementara itu, pemilik PT Bangka Jasa Logistik (BJL), Eko Supriadi, mengapresiasi hasil audiensi tersebut. Ia menegaskan pentingnya komitmen dari seluruh pihak agar kesepakatan yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Menurutnya, lebih dari 100 kendaraan dilaporkan mengalami masalah barcode mati, jumlah yang jauh lebih besar dibanding laporan awal. Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pihak terkait sebelum dilakukan pemblokiran barcode.
Terkait kuota BBM, Eko menjelaskan bahwa kuota 60 liter masih mencukupi untuk operasional dalam kota. Namun, untuk perjalanan luar kota seperti menuju Toboali atau Mentok, kebutuhan ideal mencapai 120 liter. Dalam kesepakatan, disepakati pemberian kuota sekitar 100 liter dengan syarat sopir menunjukkan surat jalan resmi.
Eko berharap seluruh pihak dapat lebih kooperatif ke depan, terutama dalam menyampaikan kebijakan baru kepada para sopir. Ia juga memastikan akan terus memantau pelaksanaan hasil audiensi guna menghindari potensi konflik di lapangan serta menjaga kelancaran distribusi logistik di Bangka Belitung.
(*)
