TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menerima audiensi jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang kerjanya, Selasa (14/4/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi pengawasan serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam suasana yang kolaboratif, Wabup Debby menekankan bahwa koordinasi dengan BPKP merupakan langkah krusial untuk memastikan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Pertemuan ini adalah bagian dari komitmen kami memperkuat pengawasan. Kami ingin pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wabup Debby.
Salah satu poin utama dalam audiensi tersebut adalah pembenahan tata kelola BUMD. Wabup yang akrab disapa Bunda Debby ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan internal agar BUMD mampu menjadi motor penggerak PAD yang signifikan bagi Kabupaten Bangka Selatan.
“Kami optimistis, dengan pendampingan dan sinergi yang kuat dari BPKP, kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin meningkat. Khusus untuk BUMD, kita dorong agar lebih profesional sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Pemkab Bangka Selatan, di antaranya:
Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG), Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dan Kepala Bappeda, Sekretaris DPRD (Sekwan) dan Inspektur Daerah, Kepala Bagian Hukum serta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Sementara itu, dari pihak BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir Gunadhi Widi Asmara (Wakil Penanggung Jawab), Ubed Ubaidillah (Pengendali Teknis), Dianto (Ketua Tim), serta Dapot Syaloom Harianja (Anggota Tim).
Melalui audiensi ini, diharapkan tercipta sinkronisasi program yang lebih tajam antara pengawasan internal pemerintah daerah dengan standar BPKP. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko penyimpangan sekaligus mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan demi pembangunan Bangka Selatan yang lebih baik. (EraNews/Lew)
