TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Bangka Selatan menjadi saksi perjuangan warga Desa Nangka yang menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan infrastruktur vital mereka. Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor guna membahas polemik kerusakan Jalan Usaha Tani di Desa Nangka akibat aktivitas PT Bukit Palma Prima (BPP), Senin (18/5/2026).
Pantauan awak media di lokasi, rapat penting ini berjalan dengan pengawalan ketat dan atensi tinggi dari legislatif. Hadir mendampingi Ketua DPRD, jajaran Wakil Ketua serta Anggota DPRD Dapil II Kecamatan Airgegas.
RDP ini juga menghadirkan pihak eksekutif dan korporasi, di antaranya:
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Bangka Selatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perwakilan Manajemen PT Bukit Palma Prima (BPP) dan Forum Warga Peduli Desa Nangka
Berdasarkan pantauan langsung jalannya rapat, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Desa Nangka menyampaikan keluhan mendalam terkait hancurnya akses Jalan Usaha Tani. Jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga untuk membawa hasil kebun, yang diduga kuat rusak parah akibat mobilitas dan aktivitas operasional PT BPP.
Warga menuntut adanya langkah konkret dan solusi berkeadilan dari pihak perusahaan, mengingat dampak kerugian ekonomi yang langsung dirasakan oleh para petani di Desa Nangka.
Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, menegaskan bahwa DPRD hadir untuk menjembatani keluhan masyarakat agar mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan tanpa mengabaikan iklim investasi. Kehadiran dinas-dinas terkait (PUPR, DLH, Pertanian, dan PTSP) sengaja dilibatkan secara lintas sektor untuk membedah regulasi, amdal, serta status jalan yang menjadi objek sengketa.
Hingga berita ini diturunkan, RDP di Ruang Pertemuan DPRD Bangka Selatan masih berlangsung alot guna merumuskan rekomendasi resmi dan kesepakatan tertulis antara Forum Warga Peduli Desa Nangka dan pihak PT BPP. (EraNews/Lew)
