TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Perwakilan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) memberikan apresiasi positif terhadap langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menjembatani komunikasi antara pelaku industri dan petani sawit.
Hal ini disampaikan usai pertemuan strategis yang digelar Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Bangka Selatan pada Senin (13/4/2026). Dalam rapat tersebut, lima pimpinan perusahaan sawit, termasuk PT BSSP, PT MSM, PT TBJ, PT BAP, dan PT BPK, duduk bersama jajaran pemerintah daerah dan asosiasi petani.
Perwakilan dari PT BSSP, Sehmen David Sitepu, mengungkapkan bahwa inisiatif pemerintah daerah dalam mengumpulkan para pimpinan perusahaan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap ekosistem industri sawit di wilayah tersebut.
”Kami mengapresiasi rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Pertanian. Ini merupakan bentuk komunikasi dan kepedulian pemerintah daerah yang sangat baik kepada para petani sawit,” ujar David kepada media.
Menurutnya, sinergi seperti ini sangat dibutuhkan agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Ia berharap koordinasi yang intensif ini dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan petani di Bangka Selatan.
Terkait kesepakatan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dibahas dalam pertemuan tersebut, David menjelaskan bahwa pihaknya masih mengikuti dinamika hasil rapat. Mengingat harga merupakan isu yang cukup krusial bagi seluruh pihak, perusahaan tetap berhati-hati dalam memberikan rincian teknis sebelum kesepakatan tersebut sepenuhnya difinalisasi.
”Soal harga ini memang sensitif, jadi saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut untuk saat ini. Nanti kita lihat saja apa yang menjadi hasil kesepakatan finalnya,” imbuhnya.
Kehadiran lima perusahaan besar dalam rapat ini menunjukkan komitmen sektor swasta dalam mendukung program pemerintah, termasuk sinkronisasi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Perusahaan-perusahaan di Bangka Selatan diharapkan dapat merealisasikan hasil koordinasi ini guna memastikan keberlangsungan rantai pasok kelapa sawit yang adil bagi pabrik maupun petani mandiri. (EraNews/Lew)
