PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus bergerak dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Kanwil DJPb Babel, Selasa (23/12), pihak DJPb mendorong optimalisasi Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dan perbaikan kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Bumi Serumpun Sebalai.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari OJK, BPKP, perwakilan perbankan penyalur, hingga jajaran pemerintah daerah.
Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung, Ibu Syukriah HG, dalam pembukaannya menekankan bahwa kebijakan pembiayaan pemerintah harus dirasakan langsung manfaatnya oleh sektor riil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tantangan besar pada sektor Resi Gudang. Hingga akhir tahun 2025, realisasi SSRG di Bangka Belitung tercatat masih nihil, meski pemerintah telah menetapkan empat titik gudang resmi.
”Resi gudang seharusnya menjadi instrumen penting agar petani dan nelayan tidak terpaksa menjual hasil produksi saat harga jatuh. Tantangan utamanya bukan lagi infrastruktur, melainkan penguatan ekosistem dan sinergi antar-pemangku kepentingan,” tegas Syukriah.
Melalui skema ini, pelaku usaha dapat menyimpan komoditas mereka—seperti lada, gabah, atau komoditas unggulan lainnya—di gudang sebagai dasar pembiayaan perbankan yang didukung subsidi pemerintah.
Terkait KUR, data hingga November 2025 menunjukkan penyaluran di Babel telah mencapai Rp1,3 triliun dengan jangkauan 20 ribu debitur (sekitar 75% dari target tahunan). Meski tumbuh positif, hasil monitoring terhadap 103 debitur mengungkap beberapa rapor merah, di antaranya:
Agunan Tambahan: Masih ditemukannya praktik permintaan agunan pada KUR Mikro yang seharusnya tidak diperlukan.
Peran Pemda: Belum optimalnya sosialisasi dan penginputan data potensi debitur ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Kepala Bidang PPA II dan Kepala Seksi PPA II B dalam paparan teknisnya mengingatkan bahwa keberhasilan KUR tidak hanya diukur dari angka nominal, tetapi dari kualitas keberpihakan terhadap usaha produktif.
Selain pembiayaan domestik, Kanwil DJPb juga meminta dukungan perbankan untuk menyediakan data debitur eksportir. Langkah ini bertujuan untuk memetakan potensi pengembangan Desa Devisa dan memperkuat UMKM yang berorientasi ekspor guna mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Diskusi tersebut mengidentifikasi beberapa hambatan utama, seperti kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta lokasi gudang SRG yang dinilai kurang strategis.
Sebagai solusi, forum ini menyepakati beberapa langkah tindak lanjut:
Peningkatan Sinergi: Mempererat koordinasi lintas unit dan instansi.
Benchmarking: Melakukan studi banding ke daerah yang sukses mengimplementasikan KUR dan SSRG.
Sosialisasi Masif: Menggencarkan edukasi kepada masyarakat luas mengenai manfaat instrumen pembiayaan negara.
DJPb berharap dengan terbangunnya kesamaan visi antara pemerintah pusat, daerah, dan perbankan, instrumen pembiayaan ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. (EraNews/Lew)
