BANGKA BELITUNG, ERANEWS.CO.ID — Kegiatan penambangan laut oleh Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Matras seakan tak pernah surut dari gejolak.
Kali ini aksi protes datang dari kelompok nelayan asal Lingkungan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, lantaran mempermasalahkan kehadiran KIP yang bekerja di wilayah IUP milik perusahaan swasta.
Pasalnya, selama beroperasi beberapa bulan terakhir ini, diketahui nelayan setempat sama sekali tidak pernah mendapatkan dana kompensasi satu rupiah pun dari KIP yang bekerja di IUP swasta tersebut.
Padahal nelayan merupakan pihak yang paling terdampak dengan adanya kegiatan penambangan laut di perairan Matras. Namun harapan itu nampaknya harus jauh panggang dari api.
Ketika media ini melakukan konfirmasi ke salah seorang nelayan tradisional Lingkungan Matras bernama Pardi pada Rabu (30/06/2021) pagi, di tambat labuh yang berada di pantai Matras, ia mengakui tidak pernah mendapatkan penyaluran dana kompensasi dari tiga unit KIP IUP swasta yang beroperasi di laut mereka sejak pertengahan Maret 2021 yang lalu.
Pardi menuturkan kalau proses keluar masuk KIP tersebut ke perairan Matras selama ini sama sekali tidak diketahui oleh pihak nelayan.
Sedangkan aktivitas KIP IUP Swasta itu dikatakan olehnya sangat memengaruhi kekeruhan air laut di sekitarnya, sehingga berdampak terhadap mata pencaharian nelayan setempat.
Hal senada juga disampaikan oleh Domo, nelayan asal Matras yang turut mempertanyakan beroperasinya KIP IUP swasta tersebut.
”Kalau cuma dapat air keruh, kami akan melaporkan ini. Jangankan membantu mesin. Serupiah pun saat ini tidak ada kami terima. Kenapa bisa operasi di perairan kami. Tempo hari kami sudah mau bergerak ke kapal-kapal Pemda (KIP IUP Swasta-pen) itu, tapi dari kelompok dan koordinator nelayan kami masih menahan, katanya mau memperjelas dulu. Terakhir si Rudi dan Yusmed (Koordinator nelayan Matras-pen) udah pasrah, katanya minta kami nanyakan sendiri soal kapal- kapal in,” ujarnya bernada kesal.
Domo melanjutkan kalau pihak nelayan hingga kini meminta adanya transparansi dari pihak KIP IUP Swasta untuk menjawab keresahan mereka, dan meminta KIP yang bekerja di IUP Swasta itu segera keluar dari perairan Matras.
“Harapan kami tolong suara kami ini didengar. Kami nelayan ini nyari ikan. Ada tambang besar tidak kasih kompensasi kerja mereka. Mereka itu operasi di depan kami juga seenaknya masuk tapi apa yang kami dapat. Tolong kami minta polisi atau pemerintah dihentikan, dan suruh geser Kapal-kapal Pemda ini dari perairan matras. Kalau tidak kami menghindari perahu-perahu kami usir kapal-kapal Pemda gak jelas ini,” ungkapnya geram.
Yusmed, selaku koordinator nelayan Matras saat ditemui di kediamannya di Lingkungan Matras berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan, dan segera mendapatkan titik temu dari pihak pengelola KIP Swasta tersebut.
Namun apabila pihak pengelola dan panitia kompensasi IUP Swasta tidak menanggapi aspirasi nelayan matras, Yusmed pun meminta aparat penegak hukum segera mengusut adanya dugaan penyelewengan dana kompensasi untuk pihak nelayan.
”Seharusnya hak nelayan diakomodir. Kami ini ‘kan nelayan Lingkungan Matras. Tambat labuh kami di pantai ini. Kerja di depan mata kita, di depan pantai Matras, kok nelayan kami tidak disalurkan. Saya kira masih ada waktu ditata ulang, ya, kalau owner KIP Pemda ini dengar suara nelayan. Kami sudah komunikasi tapi dilemparkan panitia yang enggak tahu rapatnya di mana. Kalau memang sudah tidak mau dengar dan ngasih hak nelayan Matras ini lebih baik pergi. Geser saja ya kapal-kapal itu. Ke masyarakat enggak ada, ke nelayan enggak ada,” ucap pria paruh baya itu menegaskan.
Ia pun meminta pihak pengelola KIP IUP Swasta agar tidak memicu konflik dengan nelayan Matras karena akan berbuntut panjang.
”Capek kami, pak. Dulu awal masuk KIP di Matras ini berapi-api pro dan kontranya. Kami tidak mau lagi seperti itu. Nelayan kami yang jadi korban,” tutup Yusmed mengingatkan.
(eranews/eq)
