BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Untuk mencari sosok pemimpin definitif di Kabupaten Bangka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka akan menggelar pesta demokrasi Pilkada ulang yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 mendatang.
Meski saat ini sudah ada beberapa sosok yang bermunculan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun Ketua PWI Bangka, Ardam menilai bahwa per hari ini belum ada calon kandidat menyampaikan program yang dapat diterima oleh masyarakat.
“Saya miliki pendapat jika mayoritas masyarakat Kabupaten Bangka telah mengetahui siapa saja orang yang mencalonkan diri sebagai Bupati maupun Wakil Bupati, namun program yang ditawarkan masih bersifat umum. Ini pendapat saya, kalau pun salah itu pernyataan saya secara pribadi,” ungkapnya, Kamis (12/6/2025).
Ia kembali menegaskan, di Pilkada ulang khusus untuk di Kabupaten Bangka belum ada atau belum ada penyampaian program-program dari Paslon Cabup dan Cawabup yang bisa menyakinkan masyarakat. Pemberitaan di beberapa media beberapa bulan terakhir, Ardam katakan narasi beritanya hanya bicara seputar calon yang ambil formulir, kembalikan formulir dan baliho calon yang terpasang disetiap sudut kota.
“Sesuai dengan profesi kita dibidang jurnalistik, sekali lagi ini pendapat pemberitaan pilkada hanya seputar deklarasi, pengambilan dan pengembalian formulir. Kita berharap ada Paslon yang menyampaikan program unggulan yang benar – benar dipahami oleh masyarakat. Contoh ada Paslon yang ingin merubah kabupaten Bangka kearah lebih baik, nah jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah itu? mungkin kita bisa memberitakan hal tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, Ardam yang saat ini juga menjabat Ketua Pokja Wartawan Bangka mengutarakan moment pilkada ulang ini jangan hanya melaksanakan ritual pemilu saja. Mengingat pilkada ulang menghabiskan waktu, anggaran dan tenaga.
“Saya berharap dan berpendapat pilkada ulang ini bukan hanya melaksanakan ritual pemilu atau sebuah kegiatan seremonial saja. Bagi masyarakat harus pintar memilih pemimpin, sudah pasti memilih hak pribadi dan tidak bisa di intervensi. Paling tidak masyarakat bukan hanya melihat figur tapi lihat juga program,” tutupnya.
