BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Seratus hari pertama kepemimpinan seharusnya menjadi fase penegasan arah dan keberanian mengambil keputusan. Bukan masa untuk bermain aman, apalagi sekadar membangun citra personal. Namun, setelah 100 hari Bupati Bangka, Fery Insani dan Wakil Bupati Bangka, Syahbudin dilantik, yang tampak ke permukaan justru sebaliknya: kepemimpinan yang lebih sibuk mengelola persepsi publik ketimbang menyelesaikan persoalan nyata yang mendera masyarakat.
Di tingkat akar rumput, warga Bangka masih berkutat dengan persoalan mendasar yang tak kunjung selesai. Beberapa pekan sebelumnya, kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kilogram terus menghantui, memukul nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok tidak stabil, daya beli melemah, sementara pemerintah daerah nyaris tidak menghadirkan kebijakan besar yang memberi kepastian dan rasa kehadiran negara.
Ironisnya, di tengah penderitaan tersebut, ruang publik justru dijejali konten media sosial Bupati—terutama di TikTok—yang menampilkan aktivitas simbolik seperti menyapu, bersih-bersih, dan kegiatan seremonial ringan. Politik simbol memang penting, tetapi ketika simbol tidak diikuti substansi, ia berubah menjadi pencitraan kosong. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar tampak bekerja, tetapi pemimpin yang benar-benar bekerja.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ketidaktegasan Bupati Bangka juga tercermin dalam menyikapi persoalan serius di internal pemerintahan. Kasus Indisky yang sempat menyedot perhatian publik hingga kini tidak direspons dengan sikap terbuka, tegas, dan bertanggung jawab. Padahal, persoalan tersebut menyangkut tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran publik—dua hal yang seharusnya menjadi prioritas pengawasan kepala daerah.
Hal serupa terlihat dalam kasus hilangnya mobil dinas Sekretariat DPRD Bangka. Ini bukan sekadar insiden administratif, melainkan soal pengelolaan aset negara dan disiplin birokrasi. Namun hingga kini, publik tidak melihat adanya langkah tegas, evaluasi menyeluruh, atau pernyataan resmi yang menunjukkan kepemimpinan kuat. Diamnya kepala daerah dalam kasus ini justru memunculkan kesan pembiaran.
Ketika kepala daerah tidak tegas terhadap persoalan di rumahnya sendiri, bagaimana publik dapat berharap ketegasan dalam menghadapi persoalan yang lebih besar? Kepemimpinan tanpa ketegasan hanya akan melahirkan birokrasi yang permisif, tumpul ke dalam, dan lemah ke luar.
Lebih dari itu, persoalan mendasar seperti penanganan sampah dan tata kelola kota hingga kini juga belum menunjukkan progres yang nyata. Masalah sampah yang terus berulang, wajah kota yang belum tertata, serta minimnya kebijakan terobosan mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi pembangunan. Kondisi ini semakin memperkuat kritik bahwa pemerintah daerah belum fokus menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Demokrasi lokal tidak cukup ditopang oleh simbol dan pertemuan terbatas, melainkan oleh keterbukaan, kerja nyata, dan keberanian untuk diawasi. Tanpa itu semua, kepemimpinan berisiko kehilangan kepercayaan publik dan menjauh dari semangat pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Kepemimpinan Bupati Bangka belakangan ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Keputusan menggelar pertemuan atau dialog dengan organisasi kemasyarakatan tanpa melibatkan awak media memunculkan kesan kuat bahwa peran pers dikesampingkan.
Padahal, media merupakan pilar demokrasi yang berfungsi menjaga transparansi, mengawasi kekuasaan, dan menjembatani hak publik atas informasi. Ketika media tidak diberi ruang dalam proses komunikasi pemerintahan, dialog yang terjadi berpotensi kehilangan akuntabilitas dan membuka ruang kecurigaan publik.
Seratus hari memang bukan segalanya, tetapi cukup untuk menunjukkan watak kepemimpinan. Dan sejauh ini, watak yang terbaca adalah kehati-hatian berlebihan, minim terobosan, serta kecenderungan mengutamakan pencitraan ketimbang kebijakan. Dalam politik pemerintahan, sikap seperti ini berbahaya karena memperpanjang penderitaan rakyat dan menunda solusi.
Di tengah sorotan terhadap lemahnya arah kebijakan dan ketidaktegasan dalam sejumlah persoalan strategis, publik juga patut mempertanyakan efektivitas pelantikan 160 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Secara administratif, pelantikan tersebut sah dan merupakan bagian dari dinamika organisasi birokrasi. Namun pertanyaannya: apakah rotasi dan promosi itu benar-benar menjadi instrumen percepatan kinerja pemerintahan, atau sekadar pengisian struktur tanpa perubahan kultur dan orientasi kerja?
Pelantikan pejabat dalam jumlah besar seharusnya menjadi momentum konsolidasi birokrasi dan penguatan manajemen pemerintahan. Dalam teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), restrukturisasi organisasi harus diikuti dengan penegasan target kinerja, indikator capaian yang terukur, serta komitmen terhadap akuntabilitas. Tanpa itu, pelantikan hanya menjadi seremoni administratif yang tidak otomatis menjamin perbaikan pelayanan publik.
Lebih jauh, publik tentu berharap pelantikan tersebut bukan sekadar konsolidasi kekuasaan atau penataan loyalitas internal, melainkan benar-benar didasarkan pada merit system: kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Sebab roda pemerintahan tidak digerakkan oleh jumlah pejabat, tetapi oleh kualitas kepemimpinan dan ketegasan dalam mengarahkan birokrasi.
Dengan demikian, 160 pejabat yang telah dilantik bukanlah jaminan otomatis bahwa pemerintahan akan bergerak lebih baik. Mereka baru menjadi jaminan apabila kepala daerah mampu menjadikan birokrasi sebagai instrumen kerja nyata, bukan sekadar struktur formal. Tanpa kepemimpinan yang tegas dan visi yang jelas, pergantian pejabat hanya akan menjadi angka—bukan perubahan.
Lebih jauh, Rakyat Bangka tidak memilih seorang Bupati untuk menjadi kreator konten, melainkan pemimpin yang berani, tegas, dan berpihak. Media sosial boleh digunakan, tetapi tidak boleh menjadi panggung utama yang menutupi absennya kerja substantif.
Jika dalam 100 hari saja pemerintah daerah belum mampu menunjukkan ketegasan dan arah kebijakan yang jelas, maka publik berhak khawatir: ke mana Bangka akan dibawa? Karena sejarah pemerintahan tidak ditulis oleh video viral, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan di saat sulit—sesuatu yang hingga kini masih ditunggu dari Bupati Bangka.
Penulis : Ibnu IW
Jurnalis ERANEWS.CO.ID
