BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Pendidikan sebagai Kepentingan Publik
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, perhatian terhadap dunia pendidikan tidak semata berangkat dari ruang kelas, melainkan dari ruang publik yang lebih luas. Pendidikan adalah urusan bersama. Apa yang dialami guru hari ini akan menentukan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter generasi mendatang.
Dalam kerangka normatif, guru ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik. Namun dalam praktik mutakhir, ruang kelas semakin sering beririsan dengan ruang hukum.
Pendidikan dan Hukum yang Beririsan
Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan meningkatnya kasus guru yang berhadapan dengan proses hukum akibat tindakan pendisiplinan terhadap murid. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara dunia pendidikan dan sistem penegakan hukum, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang tersebut bertujuan melindungi hak dan martabat anak, sebuah prinsip yang tidak dapat diperdebatkan. Namun persoalan muncul ketika konsep “kekerasan” ditafsirkan secara normatif dan dilepaskan dari konteks pedagogis. Penilaian hukum kerap menitikberatkan pada akibat yang tampak, tanpa menggali proses pendidikan, dinamika ruang kelas, serta tujuan korektif dari tindakan guru.
Perlindungan Guru yang Lemah
Di sisi lain, Undang-Undang Guru dan Dosen secara eksplisit menjamin perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pasal 39 menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun dari perspektif masyarakat sipil, persoalan utamanya terletak pada lemahnya implementasi norma tersebut.
Ketika guru berhadapan dengan laporan pidana, perlindungan hukum sering kali tidak hadir secara konkret. Akibatnya, guru menghadapi proses hukum sebagai individu, bukan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang seharusnya melindunginya.
Ruang Tafsir yang Terbuka
Ketiadaan mekanisme yang menjembatani perlindungan anak dan perlindungan profesi guru menciptakan ruang tafsir yang rawan. Tindakan pedagogis yang dimaksudkan untuk membina disiplin dapat dengan mudah ditarik ke ranah pidana, terutama ketika laporan datang dari pihak di luar konteks proses belajar-mengajar.
Dalam situasi demikian, guru kerap berada pada posisi defensif bahkan sebelum klarifikasi pedagogis dilakukan. Proses pendidikan yang kompleks direduksi menjadi peristiwa hukum yang dinilai secara hitam-putih.
Kehati-hatian Guru
Dari sudut pandang publik, kondisi ini melahirkan dilema yang lebih luas. Guru dituntut membentuk karakter dan nilai, tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada risiko hukum ketika mengambil tindakan korektif. Kehati-hatian ekstrem kemudian menjadi pilihan rasional.
Fokus pada pengajaran sesuai kurikulum dan ketentuan administratif dipilih sebagai jalan paling aman. Sikap ini sering dipersepsikan sebagai berkurangnya kepedulian terhadap pembinaan karakter murid, padahal sejatinya merupakan bentuk perlindungan diri.
Relasi dengan Orang Tua
Pendekatan emosional dalam mendidik, yang dahulu dipandang sebagai kekuatan moral guru, kini justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Tanpa perlindungan institusional yang kuat, keterlibatan personal guru sering diposisikan sebagai tindakan individual.
Dalam sejumlah kasus, konflik bahkan berkembang bukan dari murid, melainkan dari relasi guru dan orang tua murid yang membawa persoalan pendidikan ke ranah hukum pidana.
Pendekatan Institusional
Dari perspektif masyarakat sipil, pendekatan institusional dan tata kelola yang jelas menjadi kebutuhan mendesak. Penyelesaian persoalan murid melalui mekanisme sekolah, disertai dokumentasi yang sistematis dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, merupakan prasyarat minimal perlindungan hukum.
Dalam praktik penegakan hukum, bukti administratif sering kali menjadi faktor penentu, melampaui niat baik atau konteks pedagogis.
Harmonisasi Aturan
Lebih jauh, negara perlu melakukan harmonisasi regulasi antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru. Tanpa panduan yang kontekstual dan terintegrasi, aparat penegak hukum akan terus menggunakan pendekatan pidana normatif, sementara dunia pendidikan kehilangan ruang diskresi pedagogis.
Jika kondisi ini dibiarkan, pendidikan berisiko tereduksi menjadi aktivitas administratif semata dan kehilangan fungsi pembentukan karakter.
Penutup
Guru tidak menuntut kekebalan hukum. Dari sudut pandang masyarakat sipil, yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan, yang mampu membedakan antara kekerasan dan tindakan pedagogis. Selama hukum masih menilai tindakan guru semata dari akibat, tanpa membaca proses pendidikan yang melatarbelakanginya, bayang-bayang hukum akan terus hadir di ruang kelas—dan pendidikan nasional menanggung konsekuensinya.
Penulis : Zulkarnain Alijudin
Pengamat Sosial dan Politik
