TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor guna membahas polemik kerusakan Jalan Usaha Tani di Desa Nangka akibat aktivitas PT Bukit Palma Prima (BPP), Senin (18/05/2026).
Rapat penting ini turut dikawal ketat oleh jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD Dapil II Air Gegas. Hadir pula Kepala Dinas Pertanian, Dinas PTSP, DLH, Dinas PUPR Bangka Selatan, perwakilan PT BPP, serta perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Desa Nangka.
Seusai RDP, Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Desa Nangka dengan perusahaan sawit yang baru berinvestasi di wilayah tersebut. Konflik dipicu oleh jalan masuk pabrik sawit yang diduga mencaplok lahan pertanian dan akses yang selama ini digunakan masyarakat.
”Tadi kita ingin cari solusinya agar ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Ternyata masyarakat tetap kokoh ingin jalan itu tetap menggunakan jalur yang lama dan tidak mau dialihkan,” ujar Erwin.
Lantaran pertemuan sempat menemui jalan buntu tanpa kesepakatan, Erwin langsung menyerahkan kelanjutan masalah ini kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk sesegera mungkin mencari jalan keluar.
”Poin utamanya, perusahaan jangan menggunakan jalan usaha pertanian masyarakat yang sudah ada sejak lama. Saya sudah panggil OPD bersangkutan agar segera memanggil Kepala Desa setempat guna menelusuri penyebab awalnya. Katanya, ini dipicu kurangnya sosialisasi antara pihak desa dengan masyarakat pengguna jalan,” lanjutnya.
Erwin menegaskan, DPRD telah menginstruksikan OPD untuk turun ke lapangan berkoordinasi dengan perusahaan. Jika jalan pertanian tersebut terbukti masuk ke dalam area perusahaan, maka harus dicarikan cara untuk mengeluarkannya kembali menjadi hak masyarakat.
Selain itu, Erwin juga menyentil kehadiran utusan perusahaan dalam rapat. Ke depan, ia meminta setiap investor di Bangka Selatan mengirimkan perwakilan yang memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan.
Di sisi lain, perwakilan warga Desa Nangka yang hadir, Agus Salim, mengungkapkan rasa kecewanya atas dampak aktivitas perusahaan. Menurutnya, di dalam area yang diklaim perusahaan terdapat aset-aset perkebunan milik warga.
”Selama beberapa bulan terakhir, jalan kami ini rusak parah. Bahkan sampai ada korban jatuh kalau musim hujan. Hingga saat ini, belum ada solusi bagi kami, baik dari pihak perusahaan maupun kepala desa,” keluh Agus.
Agus menambahkan, warga merasa bingung dengan kejelasan status jalan mereka. Upaya meminta perbaikan langsung kepada pihak PT BPP pun selama ini tidak pernah digubris sama sekali.
”Tuntutan kami intinya permasalahan jalan diselesaikan. Perbaiki mana yang rusak. Kalau ingin bekerja sama dengan masyarakat, mari kita duduk bersama. Selama ini memang tidak ada keterbukaan. Pemerintah Desa tidak pernah mengajak kami untuk sosialisasi jika ada pertemuan khusus,” tutup Agus.
Sementara itu Perwakilan perusahaan PT BPP saat dimintai tanggapan terkait hasil RDP tersebut belum bisa memberikan keputusan.
“Saya tidak bisa memberikan keputusan,” pungkasnya. (EraNews/Lew)
