TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Sektor perkebunan, pertambangan, dan jasa memang menjadi penopang utama ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, para buruh dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Ketua DPC SPSI Bangka Selatan, Kurniawan, menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan kondisi ketenagakerjaan secara nyata, bukan sekadar seremoni tahunan.
”Secara aturan mungkin sudah ada standar, tapi realitas di lapangan masih banyak pekerja yang merasa penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Kurniawan dalam keterangannya pada Jumat (1/5/2026).
Kurniawan mendesak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk tidak hanya percaya pada laporan tertulis yang diberikan oleh perusahaan. Ia meminta Pemkab melakukan pengawasan berkala melalui inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi kerja, terutama di sektor perkebunan sawit dan industri.
”Kami berharap pemerintah daerah benar-benar turun langsung menyelesaikan persoalan buruh. Jangan tunggu konflik baru bergerak. Buka ruang dialog langsung dengan pekerja di lokasi kerja, bukan hanya dengan manajemen,” tegasnya.
Selain masalah upah minimum yang harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak, SPSI juga menyoroti status kerja para buruh. Saat ini, banyak pekerja di Bangka Selatan yang terjebak dalam sistem kontrak berkepanjangan tanpa ada kejelasan untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Hal ini dianggap menciptakan ketidakpastian masa depan dan jaminan sosial bagi pekerja.
Tak hanya pekerja formal, Kurniawan juga mengingatkan nasib pekerja informal yang jumlahnya sangat besar namun sering luput dari perhatian pemerintah. Ia mendorong adanya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok ini.
Terkait arah kebijakan ekonomi daerah, SPSI meminta agar roadmap hilirisasi yang dicanangkan pemerintah harus berdampak positif bagi kualitas hidup buruh. Ia menekankan agar tenaga kerja lokal diberikan proteksi dan kesempatan agar tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi.
”Hilirisasi jangan hanya bicara investasi dan angka, tapi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup pekerja lokal,” pungkasnya.
Melalui momentum ini, DPC SPSI Bangka Selatan mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun pengusaha, untuk memperkuat kolaborasi demi menciptakan iklim kerja yang adil, aman, dan sejahtera di Bangka Selatan. (EraNews/Lew)
