PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID — Demokrasibabel – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan kondisi Jembatan Emas Pangkalpinang yang saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah teknis agar jembatan tersebut kembali berfungsi sebagai infrastruktur penghubung wilayah.
Menurut Edi, keputusan pemerintah daerah yang tidak lagi mengoperasikan mekanisme buka–tutup jembatan selama ini masih dapat dipahami dari sisi keterbatasan anggaran. Ia menyebut biaya operasional dan pemeliharaan sistem tersebut cukup besar, sementara kondisi fiskal daerah saat ini tidak terlalu longgar, Sabtu (14/03/26).
”Secara jujur kita harus mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah memang terbatas. Kalau hanya untuk mengoperasikan mekanisme buka–tutup dengan biaya besar, tentu itu menjadi beban tersendiri bagi APBD. Dalam konteks efisiensi, alasan itu masih bisa dipahami,” ujar Edi.
Meski begitu, ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur strategis kehilangan fungsinya sebagai jembatan. Menurutnya, persoalan utama yang harus segera dijawab bukan hanya soal operasional, tetapi bagaimana menemukan solusi desain dan konstruksi yang lebih rasional secara teknis maupun ekonomi.
Karena itu, Edi meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani bersama DPRD, dinas teknis PUPR, serta balai teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk segera duduk bersama meninjau ulang konsep teknis Jembatan Emas secara menyeluruh.
”Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknisnya. Apakah sistem buka–tutup masih relevan dipertahankan, atau justru perlu diubah dengan desain konstruksi yang berbeda, misalnya dengan elevasi jembatan yang lebih tinggi atau desain melengkung sehingga tidak lagi membutuhkan mekanisme buka–tutup,” katanya.
Ia menilai kajian teknis seperti itu seharusnya dapat segera disiapkan oleh dinas teknis bersama balai kementerian di daerah sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan langkah pembangunan berikutnya.
Selain itu, Edi juga mendorong pemerintah daerah lebih proaktif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah.
“Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk menyelesaikan masalah infrastruktur strategis di daerah. Yang penting jembatan ini bisa diperbaiki dan kembali berfungsi,” ujarnya.
Ia menegaskan penggunaan dana APBN tidak berarti mengubah status kepemilikan aset. Menurutnya, Jembatan Emas tetap harus tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tujuan Wisata
Lebih jauh, Edi menilai keberfungsian jembatan tersebut memiliki dampak langsung terhadap pengembangan kawasan timur Pulau Bangka yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cukup besar.
Di kawasan tersebut telah berkembang berbagai fasilitas penting, termasuk RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno yang diharapkan menjadi pusat aktivitas baru masyarakat. Tanpa konektivitas yang baik, potensi pertumbuhan kawasan itu dinilai sulit berkembang secara optimal.
“Ini bukan sekadar soal jembatan. Ini soal konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Kalau jembatan ini bisa berfungsi dengan baik, maka aktivitas ekonomi di lintas timur Pulau Bangka akan ikut bergerak,” ujarnya.
Edi menegaskan percepatan penyelesaian persoalan tersebut harus menjadi prioritas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. DPRD akan mendorong dari sisi kebijakan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah harus bergerak cepat dari sisi eksekusi. Kalau memungkinkan, tahun ini sudah harus ada langkah konkret, minimal desain teknisnya sudah diputuskan dan skema pembiayaannya jelas,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak menunda terlalu lama pengambilan keputusan karena semakin lama jembatan tidak berfungsi optimal, semakin besar pula potensi ekonomi yang hilang bagi masyarakat Bangka Belitung.
(*)
