BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk maju sebagai kepala daerah.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wali Kota; dan e. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Berbicara tentang pemilihan Kepala daerah dalam Pilkada Ulang 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya daerah Kota Pangkalpinang dan daerah kabupaten Bangka tentunya setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tersebut memiliki hak untuk maju sebagai kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memimpin daerah mereka.Undang-undang memberikan seluas-luasnya kepada setiap warga negara Indonesia.Memasung Undang-undang berarti melawan perintah Undang-undang.
Namun, perlu diingat bahwa persyaratan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki integritas, kemampuan, dan komitmen untuk memimpin daerah dengan baik. Oleh karena itu, warga negara yang ingin maju sebagai kepala daerah harus memenuhi persyaratan tersebut dan menunjukkan kemampuan mereka untuk memimpin daerah dengan baik.
Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memimpin daerah mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat maju sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, warga negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memimpin daerah mereka.
Hak warga negara untuk maju sebagai kepala daerah berdasarkan Undang-Undang:
1. *Kesetaraan hak*: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menunjukkan kesetaraan hak bagi semua warga negara Indonesia untuk maju sebagai kepala daerah. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memimpin daerah mereka.
2. *Persyaratan yang jelas*: Undang-Undang tersebut juga menetapkan persyaratan yang jelas bagi calon kepala daerah, seperti usia minimal, kewarganegaraan, dan tidak pernah dipidana penjara karena tindak pidana tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki integritas dan kemampuan untuk memimpin daerah dengan baik.
3. *Peningkatan partisipasi masyarakat*: Dengan memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk maju sebagai kepala daerah, Undang-Undang tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan memimpin daerah mereka. Hal ini dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.
4. *Tantangan dan peluang*: Namun, Undang-Undang tersebut juga menimbulkan tantangan dan peluang bagi warga negara yang ingin maju sebagai kepala daerah. Mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menunjukkan kemampuan mereka untuk memimpin daerah dengan baik.
Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu direkomendasikan bahwa :
1. *Peningkatan kesadaran masyarakat*: Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang hak dan kesempatan bagi warga negara untuk maju sebagai kepala daerah.
2. *Pengembangan kapasitas*: Pemerintah dan masyarakat harus mengembangkan kapasitas warga negara untuk memimpin daerah dengan baik, melalui pendidikan dan pelatihan.
3. *Pengawasan dan evaluasi*: Pemerintah dan masyarakat harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut, untuk memastikan bahwa hak dan kesempatan bagi warga negara dipenuhi dengan baik.
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat menjadi landasan yang kuat bagi warga negara untuk maju sebagai kepala daerah dan memimpin daerah mereka dengan baik.
Penulis : Aboul A’la Almaududi,SH
Ketua PD Inaker Bangka Belitung
