BANGKA, ERANEWS.CO.ID — Kisruh saling dukung dan menolak rencana kegiatan KIP di Perairan Matras mendapat tanggapan dari Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan Daerah ( P3KD) Kabupaten Bangka.
Terkait hal itu, menurut Ketua P3KD kabupaten Bangka, Gustari menyebut seharusnya pihak pemilik KIP dan PT Timah dapat mendengar aspirasi dari masyarakat setempat. Karena kata dia, jika perusahaan tersebut mendengar aspirasi masyarakat setempat sedikit mengurangi emosional masyarakat yang menolak kehadiran KIP di wilayah pesisir itu.
“Begutu juga peran serta wakil rakyat dapat menampung aspirasi terebut agar dapat di sampaikan dengan pihak mitra KIP dan PT Timah agar dapat mencari solusiya,” ungkap Gustari, Minggu (08/11/20) saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ia menilai rencana kegiatan KIP sudah memenuhi persyaratan sesuai UU No 3/2020 namun diperlukan lagi pendekatan-pendekatan dengan masyarakat yang terimbas langsung dampak kegiatan tersebut.
“Saya sangat mendukung bila di lakukan sosialisasi lagi oleh mitra KIP untuk menjelaskan dampak apa yang akan terjadi bila KIP beroprasi dan konpensasi apa yang masyarakat dapati terutama nelayan pamcing, nelayan bagan, pengusaha warung di kawasan wisata dan pengelola kawasan wisata secara transfaran jelas,” tuturnya.
Terkadang kata Guatari, masalah ini menjadi dilema dalam arti KIP beroprasi selaku peusahaan plat merah sesuai aturan untuk mendapatkan (pendapatan negara). Namun, disisi lain kegiatan penambangan ini menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan seperti pepatah mengatakan beramai-ramai mendorong mobil menaiki tanjakan seolah-olah ada yang menahan mobil dari depan.
Bahkan sambung Gustari, dirinya berharap Forum P3KD serta masyarakat Kelurahan Matras Sungailiat saat ini dapat saling berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya membela aspirasi masyarakat nelayan setempat.
(eranews/eq)
