BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Sebanyak 25 unit kapal batuan Kemensos RI untuk di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu pada tahun 2023 yang lalu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kelompok nelayan yang menerima bantuan tersebut pun merasa kecewa, karena bantuan kapal itu menghabiskan dana miliaran rupiah.
Yang mana bantuan kapal tersebut waktu itu diserahkan langsung Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerjanya di Kampung Natak Nelayan I Sungailiat pada hari Selasa 7 Juli 2023 yang lalu.
Salah satu nelayan Sungailiat, Jupri mengatakan jika bantuan kapal yang diberikan tersebut bukannya tidak layak, akan tetapi kurang layak. Dirinya pun menyarankan kepada pemerintah jika ingin memberikan bantuan kapal, lebih baik berupa kolek saja yang terbuat dari papan kayu.
Lebih lanjut ia sebutkan kenapa kapal dikatakan tidak layak, karena bodinya dan mesinnya tidak sesuai dengan standar. Menurut Jupri, kapal ingin dibuat dari bahan apa saja yang penting berkualitas, jangan membuat perahu dari bahan yang asal asalan.
“Kalau ingin memberi kapal kepada nelayan yang tidak mampu lebih baik perahu kolek saja, daripada perahu fiber seperti itu yang mungkin biaya puluhan juta tapi tidak layak dipergunakan. Kalau perahu kolek, air sedang surut pun masih bisa digunakan apalagi kalau air pasang,” jelasnya, Senin (28/10/2024).
Dirinya pun juga menyesalkan jika pendistribusian bantuan kapal banyak yang tidak tepat sasaran. Dia tegaskan justru ada yang menerima bantuan bukan asli nelayan.
“Kita harap kalau kedepan ada bantuan kembali, jenis kapalnya jangan seperti itu lagi. Dan yang penting adalah harus tepat sasaran dalam memberikan bantuan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPC HNSI Bangka, Lukman menegaskan jika pihaknya bukannya tidak berterimakasih kepada pemerintah, akan tetapi alangkah baiknya jika memberikan bantuan harus tepat sasaran.
“Sejauh ini kami mencari informasi kepada para nelayan yang menerima bantuan, justru nelayan mengeluhkan kalau kapal tidak layak untuk mencari nafkah. Menurut nelayan, kapal tersebut tidak sesuai dengan standar untuk melaut,” terangnya.
Melihat persoalan tersebut, pihaknya menaruh harapan kepada pemerintah supaya tidak menyia-nyiakan anggaran dari negara demi membantu para nelayan. Lebih miris lagi, pasalnya ada beberapa kapal yang diberikan kepada bukan yang berprofesi sebagai nelayan.
Dijelaskan Lukman, akhirnya ada beberapa kapal bantuan yang tidak terpakai sesuai peruntukannya. Dirinya juga mendapat informasi, jika ada beberapa penerima manfaat yang harus merubah atau menambah fasilitas kapal yang nilainya hampir puluhan juta.
“Jika kegiatan ini akan dilakukan lagi, bisa berpotensi merugikan keuangan negara. Justru kalau melihat kejadian begini, saya menduga indikasi adanya oknum yang mengambil keuntungan dalam kegiatan ini. Karena pengadaan kapal ini menggunakan anggaran keuangan negara yang nilainya tidak sedikit, maka kami akan terus mengawasi kegiatan-kegiatan yang seperti ini,” imbuhnya.
“Kalau memang nanti ada temuan dilapangan adanya oknum mencari keuntungan, kami akan laporkan ke KPK dan Ombudsman,” pungkas Lukman.
