BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Tepat pada 13 Februari 2026, genap seratus hari kepemimpinan Fery Insani dan Syahbudin, sejak dilantik pada 5 November 2025. Dalam tradisi politik modern, 100 hari pertama bukan sekadar simbol, tetapi momentum awal untuk membaca arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta watak kepemimpinan.
Seratus hari memang bukan waktu yang cukup untuk menghasilkan dampak makro yang signifikan. Namun, ia cukup untuk menunjukkan desain kebijakan: apakah pemerintahan ini bergerak pada jalur transformasi struktural atau berhenti pada stabilisasi administratif.
Konsolidasi yang Terlihat
Dalam periode awal ini, sejumlah langkah telah dilakukan. Aktivitas sosial seperti kerja bakti, operasi pasar murah menjelang hari besar, serta bantuan rumah layak huni menjadi program yang tampak di ruang publik. Di internal birokrasi, pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu memberi kepastian status dan memperkuat stabilitas aparatur.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan orientasi pada konsolidasi sosial dan administratif. Pemerintahan relatif stabil, tidak diwarnai gejolak politik berarti, dan menjaga ritme pelayanan dasar tetap berjalan.
Namun dalam perspektif kebijakan publik, stabilitas adalah prasyarat, bukan capaian akhir.
Dimensi yang Belum Terlihat Jelas
Evaluasi akademik terhadap 100 hari pertama umumnya bertumpu pada tiga indikator: kejelasan agenda strategis, keberanian realokasi sumber daya, dan transparansi ukuran kinerja. Pada tiga aspek ini, publik Bangka masih menunggu penegasan.
Pertama, agenda ekonomi struktural.
Kabupaten Bangka masih menghadapi tantangan klasik: ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam dan fluktuasi ekonomi lokal. Hingga hari ke-100, belum terlihat blueprint kebijakan ekonomi jangka menengah yang dipublikasikan secara terbuka—misalnya roadmap diversifikasi usaha, hilirisasi UMKM, atau penguatan sektor pariwisata berbasis pesisir secara terintegrasi.
Kedua, reformasi anggaran yang progresif.
APBD adalah instrumen politik paling konkret. Perubahan visi kepemimpinan seharusnya tercermin dalam pergeseran prioritas belanja. Sampai saat ini, belum ada narasi publik yang kuat mengenai reposisi anggaran untuk sektor produktif, infrastruktur prioritas, atau digitalisasi pelayanan.
Ketiga, indikator kinerja yang terukur.
Kepemimpinan modern menuntut transparansi target: berapa persen penurunan kemiskinan yang dituju? Berapa target pertumbuhan ekonomi? Berapa angka pengangguran yang hendak ditekan? Tanpa indikator yang diumumkan secara sistematis, evaluasi publik menjadi sulit dan cenderung berbasis persepsi.
Keempat, reformasi birokrasi substantif.
Pelantikan pejabat adalah bagian dari hak prerogatif kepala daerah. Namun reformasi sejati terletak pada perubahan sistem: digitalisasi layanan, integritas pengelolaan keuangan, serta akuntabilitas berbasis kinerja. Di titik ini, gebrakan struktural belum tampak menonjol.
Antara Simbolisme dan Transformasi
Dalam teori kepemimpinan daerah, fase 100 hari idealnya menghasilkan dua hal: stabilitas politik dan sinyal perubahan struktural. Pemerintahan Fery Insani–Syahbudin tampak berhasil pada aspek pertama. Namun pada aspek kedua, sinyal transformasi masih samar.
Kegiatan sosial dan bantuan langsung memang penting untuk menjaga legitimasi dan kedekatan dengan warga. Akan tetapi, sejarah kepemimpinan daerah tidak diukur dari frekuensi kehadiran di lapangan, melainkan dari keberanian mengubah struktur ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola anggaran.
Kabupaten Bangka membutuhkan lebih dari sekadar manajemen rutin. Ia membutuhkan desain pembangunan yang menjawab tantangan jangka panjang: daya saing ekonomi, kualitas SDM, dan keberlanjutan fiskal.
Penutup: Ujian Dimulai Setelah 100 Hari
Seratus hari pertama telah dilewati tanpa turbulensi berarti. Itu capaian awal yang layak dicatat. Namun ujian sesungguhnya justru dimulai setelah fase simbolik ini berakhir.
Apakah kepemimpinan ini akan masuk ke tahap akselerasi kebijakan?
Apakah publik akan disuguhi dokumen strategis yang terukur dan transparan?
Ataukah pemerintahan akan terjebak dalam rutinitas administratif yang aman tetapi minim lompatan struktural?
Tanggal 13 Februari 2026 bukan garis akhir evaluasi, melainkan garis awal pengawasan publik yang lebih ketat. Karena pada akhirnya, legitimasi politik tidak dipertahankan oleh seremoni, tetapi oleh keberanian mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat Bangka.
Penulis : Zulkarnain Alijudin
Pengamat Sosial dan Politik
