TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Wacana mengenai penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mendapat sorotan tajam dari tokoh masyarakat Toboali, Matoridi.
Ia menilai langkah tersebut berisiko meruntuhkan marwah bangsa dan melemahkan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Matoridi, TNI dan Polri merupakan “dua sayap” utama Presiden dalam menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Ia mengingatkan bahwa pemisahan fungsi TNI dan Polri adalah salah satu amanat inti reformasi demi menjamin independensi kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugas masing-masing.
Matoridi menegaskan bahwa peran Polri sangat strategis dalam melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum. Menempatkan Polri di bawah struktur kementerian dianggap sebagai pelemahan yang bisa berujung pada bencana bagi tatanan negara.
”Pelemahan kepolisian di bawah kementerian adalah bencana negara yang bisa melemahkan sendi-sendi hukum dan menjatuhkan wibawa bangsa. Hal ini berpotensi memicu kekacauan sosial dan hukum di tengah masyarakat,” tegas Mator pada Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan bahwa UUD 1945 telah menjamin keberlangsungan dinamika negara yang mengedepankan penegakan hukum berdasarkan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Alih-alih mengubah struktur organisasi, Matoridi mengajak masyarakat untuk memperkuat dan mendukung penuh tugas kepolisian. Mengingat luasnya wilayah NKRI dan ribuan pulau yang ada, jumlah personel Polri saat ini dinilai masih belum ideal.
”Justru fungsi dan tugas kepolisian harus kita perkuat. Stabilitas negara adalah tanggung jawab bersama, apalagi banyak permasalahan di desa-desa, baik konflik hukum maupun adat, yang membutuhkan kehadiran polisi namun tetap mengedepankan kearifan lokal,” lanjutnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja kepolisian. Ia menyadari bahwa sebagai manusia, anggota kepolisian tidak luput dari kekhilafan.
Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat sebagai stakeholder utama dan Polri sangat diperlukan demi terciptanya keharmonisan dan kesadaran publik.
”Kamtibmas adalah tanggung jawab kita semua. Dengan dukungan dan kontrol yang tepat dari masyarakat, cita-cita terciptanya keamanan dan keadilan di Indonesia dapat terus terjaga,” tutupnya. (EraNews/Lew)
