BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, S.IP menyatakan sikap tegas untuk menghentikan aktivitas penambangan tanah puru di kawasan Bukit Skip, Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, Rabu (14/1/2026).
Dalam sidak tersebut, Jumadi didampingi Camat Pemali, Kepala Desa Karya Makmur, serta warga setempat yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan.
Jumadi menilai penambangan tanah puru di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan bencana ekologis serius. Ia mengingatkan bahwa jika aktivitas tersebut tidak segera dihentikan, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hingga mengeringnya sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
“Saat ini curah hujan cukup tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, aliran air dari kawasan bukit bisa memicu banjir yang mengarah langsung ke permukiman warga. Risiko bencana ekologis akan sangat tinggi, sehingga harus ada tindak lanjut serius dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Bangka terkait aktivitas penambangan tanah puru tersebut. Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan pengecekan perizinan ke instansi terkait untuk memastikan legalitas kegiatan tambang tersebut.
“Apabila terbukti aktivitas tambang tanah puru ini ilegal, saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan dan mengusut tuntas. Kita harus mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” ujar Jumadi.
Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Bangka berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari kejelasan dan menentukan langkah lanjutan. Jumadi menegaskan, tanpa tindakan tegas, ia khawatir kerusakan lingkungan dapat berujung pada bencana besar seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah lain.
Selain itu, Jumadi juga menyoroti adanya dugaan pengembangan tempat wisata di sekitar lokasi tambang yang diduga belum mengantongi izin. Ia berjanji akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap perizinan usaha tersebut.
“Jika nantinya ditemukan indikasi kegiatan yang berkedok investasi namun justru merusak lingkungan, kami akan meminta Bupati Bangka untuk bersikap tegas,” pungkasnya.
