PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung memfasilitasi audiensi penting antara seluruh pimpinan daerah di Babel dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Kementerian Keuangan, Askolani, untuk membahas strategi peningkatan ekonomi daerah pada tahun 2026.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Senin (1/12/2026) di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dirjen PK didampingi oleh Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kepala Kanwil DJPb Babel, dan Tim Kemenkeu Satu Babel.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, dalam pembukaan diskusi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkeu yang diwujudkan dengan kehadiran Dirjen PK. Ia menjelaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi Babel pada tahun 2025 sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan 2024, pemulihan belum sepenuhnya optimal akibat dampak kasus timah pada tahun 2024.
”Kondisi Babel masih belum sepenuhnya pulih akibat kasus timah pada tahun 2024, sehingga perlu peran intervensi dari belanja APBD,” jelas Arsani.
Gubernur juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pemda, yaitu kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan pagu Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 yang berlanjut di 2026. Hal ini mempersulit Pemda dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, menjelaskan bahwa efisiensi dan pengurangan TKD merupakan kebijakan pusat yang diambil atas arahan Presiden. Kebijakan ini bertujuan untuk me-refocusing anggaran guna pemerataan pelayanan dasar dan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Askolani menegaskan bahwa anggaran yang diefisienkan dialihkan untuk pelaksanaan program prioritas nasional yang manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat Babel, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Revitalisasi Sekolah, dan Sekolah Rakyat.
”Sebenarnya alokasi belanja negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Babel secara keseluruhan justru naik,” ujar Askolani.
Kenaikan ini disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah Babel dan belanja Non K/L (seperti bansos, subsidi listrik/BBM), selain melalui TKD.
Askolani mengimbau para pimpinan daerah di Babel untuk segera mengakselerasi belanja yang masih bisa dioptimalkan di akhir tahun 2025 dan tetap optimis menghadapi Tahun Anggaran 2026.
Lebih lanjut, Dirjen PK mendorong Pemda untuk mengembangkan potensi lokal seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Daerah bisa lebih mandiri dan tidak terlalu menggantungkan pada dana transfer dari pusat. Pemanfaatan Creative Financing bisa menjadi alternatif pembiayaan, salah satunya silakan menjajagi kerjasama dengan PT. Sarana Multi Infratruktur (SMI),” pungkasnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Syukriah, yang juga bertindak sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, memperkuat pernyataan Dirjen PK. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu Satu Babel siap memberikan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
”Kami akan turut terlibat dalam memberikan asistensi pengelolaan keuangan daerah, memberikan masukan terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah yang ada, pemberdayaan UMKM, dan juga menghubungkan dengan para mitra strategis,” ujar Syukriah, menekankan pentingnya sinergi antara Pemda, K/L, BUMN/BUMD, dan pihak swasta. (EraNews/Lew)
