TOBOALI, ERANEWS.CO.ID- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendatangi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Ruang Rapat Gunung Namak, Kamis (8/6/2023).
Tim KPK yang beranggotakan tiga orang tersebut datang ke Bangka Selatan, tentunya tak lain terkait Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi dan Pengawasan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Melalui Kasatgas Program Pengendalian Gratifikasi KPK RI, Mutiara Carina Rizky Artha menjelaskan bahwa hari ini Tim dari Direktorat Gratifikasi Pelayanan Publik KPK melakukan sosialisasi anti gratifikasi ke pejabat pegawai di OPD Pemerintah Bangka Selatan.
“Tentunya kami kesini ingin memberikan pemahaman yang lebih masif lagi ke pegawai negeri dan pejabat terkait,” ungkapnya kepada EraNews.co.id.
Menurutnya, pihak KPK sendiri melihat mungkin masih banyak tawaran gratifikasi di instansi tersebut tetapi tidak dilaporkan.
“Jadi kami melihat mungkin masih banyak tawaran gratifikasi di instansi tersebut tapi itu tidak pernah dilaporkan, dalam kurun waktu sampai tahun 2023 ini sehingga kami berinisiatif hadir disini ingin tahu apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten tersebut ,” sebutnya.
Dikatakan Mutiara Carina Rizky Artha bahwa bagi pejabat yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus menolak setiap tawaran pemberian dalam bentuk apapun.
“Jadi mereka harus menolak setiap ada tawaran pemberian dalam bentuk apapun, mau itu uang dan fasilitas lainnya, karena ini memang erat terkait dengan jabatan,” tegasnya.
“Dan segala bentuk pemberian dari masyarakat, pengguna layanan dan macam-macam lainnya itu harus ditolak, dan itu harus dilaporkan,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Eddy Supriadi, Kepala Inspektorat Bangka Selatan, Marpaung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangka Selatan, Haris Setiawan, Kepala OPD Pemkab Bangka Selatan, Camat, Ketua APDESI Bangka Selatan dan tamu undangan lainnya. (EraNews/Leo)
