BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Meskipun tidak ada kesempatan menyampaikan pandangan di sidang rapat Paripurna, Jumadi selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan sikap bahwa pihaknya tidak menyetujui dan tidak sepakat adanya rasionalisasi anggaran terhadap pemangkasan atau pemotongan tenaga honor dilingkungan Pemkab Bangka.
Hal itu disampaikan kepada awak media setelah dirinya usai menghadiri sidang rapat paripurna di Gedung DPRD Bangka, Sabtu (7/9/2024).
Tidak hanya itu saja, Fraksi PDI Perjuangan juga tidak sepakat adanya pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemkab Bangka.
“Saya menilai dengan adanya rasionalisasi anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan ASN maupun honorer dan akan berimbas pada kinerja mereka. Dan ini juga akan berdampak pada perekonomian secara umum di Kabupaten Bangka,” tegasnya.
Oleh sebab itu melalui Fraksi PDI Perjuangan, Jumadi meminta dengan tegas agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk lebih maksimal dan serius lagi dalam upaya meningkatkan merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan data yang pihaknya dapatkan, di semester 2 di bulan ini baru 30 persen realisasi PAD.
“Dari capaian tersebut maka kami memandang PJ Bupati, Tim TAPD, dan OPD teknis tidak serius dalam meningkatkan PAD Pemkab Bangka tahun 2024. Dan kami minta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD teknis terkait,” himbaunya.
Menyikapi hal ini juga, dirinya meminta kepada PJ Bupati untuk memberi laporan mingguan kepada DPRD agar dapat terlihat grafik progres realisasi PAD. Dari sisi itu akan tergambar kelemahan SDM, potensi-potensi PAD dan kendala yang ada di lapangan.
“Saya juga meminta PJ Bupati agar memberikan data base yang jelas dan kongkrit terkait jumlah non ASN BKN. Karena kami mendapatkan data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan antara data BKSDM dan data dari Setda Bangka. Maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan, memberi waktu sampai akhir September untuk menyiapkan validasi data terkait jumlah non ASN. Untuk saat ini, kami jelas menolak dan tidak sepakat rasionalisasi pemotongan gaji honor dan TPP ASN,” pungkasnya.
