Oleh : Chairunifa Wardayaning Putri Mahasiswa Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung
ERANEWS.CO.ID — Pendidikan merupakan aspek krusial bagi setiap bangsa untuk menentukan status suatu negara sebagai negara berkembang. Jika tingkat pendidikan meningkat, suatu negara dapat dianggap berhasil dalam menyelenggarakan pendidikan bagi warganya.
Namun, pendidikan sering kali dipandang sebagai sarana untuk memanfaatkan sumber daya dan dianggap sebagai hak semua warga negara. Pendidikan dianggap sebagai komoditas bagi sebagian kelompok etnis di Indonesia, karena pemerintah meyakini pendidikan merupakan hak semua warga negara.
Tujuan pendidikan adalah untuk memajukan kehidupan bangsa dengan membina kerjasama dengan pihak-pihak yang hebat dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
Indonesia mempunyai sistem pendidikan yang berstandar tinggi dan bermutu tinggi, yang patut diikuti oleh seluruh warga negara.
Pendidikan kini dianggap sebagai komoditas seperti sekolah dan pendidikan berkualitas, dimana pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menyediakan pendidikan berkualitas kepada masyarakat melalui mekanisme pusat.
Jika pendidikan dianggap tinggi, maka akan dianggap tinggi dari segi harga yang sesuai. Hal ini disebabkan adanya label atau simbol yang menandakan bahwa siswa yang mampu mengenyam pendidikan lebih baik akan disukai masyarakat.
Namun, hal ini dapat menyebabkan kurangnya integritas dalam sistem. Sistem pendidikan kini dianggap sebagai ekonomi moneter dengan bisnis, dengan beberapa lembaga pemerintah menerapkan model bisnis untuk mempertahankan biaya dan manfaat operasional.
Sistem pendidikan dengan sistem kompetitif akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang berhak mengakses pendidikan berkualitas. Jika seorang anak tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka akan semakin sulit baginya untuk menerimanya.
Industri dan pemerintah harus memberikan pendidikan yang ideal agar anak bisa sukses. Faktor yang paling penting bagi individu adalah kurangnya sumber daya pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi generasi mendatang.
Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berkutat dengan sistem pendidikan yang kompetitif. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan sekaligus mengupas beberapa isu dan permasalahan yang sangat berkaitan dengan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan.
Penulis akan mengambil beberapa isu lokal mengenai Pendidikan tentang komersialisasi pendidikan yang ada di wilayah Kenanga Bangka khususnya pada salah satu instansi pendidikan swasta maupun pendidikan negeri yang langsung dari pemerintah.
Diskriminasi Pendidikan
Komersialisasi pendidikan adalah hal yang mungkin terjadi jika indikator yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia masih minim dalam pengawasan pendidikan khususnya dan membutuhkan pendidikan sebagai tolak ukur dalam mencapai kesuksesan di masa depan.
Sebagai institusi yang memiliki mental sebagi salah kapitalistik, lembaga pendidikan memiliki prinsip perilaku sebagi seorang produsen dalam sastra ekonomi liberal yang bagaimana tujuan dari produksi sendiri adalah untuk memaksimalkan keuntungan.
Diskriminasi pendidikan yang merujuk kepada lembaga pendidikan dengan program dan perlengkapan mahal dan tidak bisa disebut dengan istilah komersialisasi pendidikan khususnya dan tidak bisa disebut kemampuan yang akan mempengaruhi ideologi suatu negara.
Pendidikan komersial sering dilakukan oleh sebagian individu di sekolah yang berfungsi sebagai layanan pendidikan namun tidak langsung dengan uang.
Pendekatan ini bertujuan untuk menarik siswa dan memberikan pendidikan berkualitas tanpa mengorbankan standar akademik. Namun pendekatan ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pendidikan, terutama jika pendidikan dianggap mahal atau mahal oleh masyarakat atau elit. Hal ini dapat menimbulkan stigma bahwa pendidikan hanya membutuhkan uang untuk diberikan kepada orang kaya.
Komersialisasi ini sendiri terdiri dari berbagai bentuk baik itu, berupa teknik pembelajaran dan fasilitas dari pendidikan. Namun, orang tua akan mengakibatkan buku pembelajaran yang digunakan ajaran tahun sebelumnya tidak lagi digunakan pada tahun berikutnya.
Peserta didik diwajibkan untuk membeli buku pembelajaran baru sebagai pengganti buku lama yang tidak layak dipakai lagi dan harga yang relatif tinggi. Sistem pendidikan indonesia masih menggunakan konsep liberal, yang membantu memeperoleh pendidikan yang setara. Komersialisasi sampai tidak bisa lagi dilihat, dan pendidikan formal pada akhirnya menjadi alat untuk menyebarkan luaskan ke rakyat miskin.
Dampak Dari Komersialisasi Pendidikan
Faktor utama terjadinya diversifikasi atau komersialisasi sistem pendidikan adalah pengaruh sistem kapitalis terhadap sistem nasional. Sistem ini merupakan alat untuk mengelola berbagai aspek suatu negara dan masyarakatnya, namun juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah yang berupaya memaksimalkan keuntungan.
Kapitalisme global yang dipengaruhi oleh industrialisasi dan modernisasi melalui media seperti teknologi menyebabkan peningkatan konsumsi dan konsumsi barang dan jasa. Pergeseran ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia tetapi juga memenuhi kebutuhan orang-orang kaya. Hal ini menyebabkan meningkatnya konsumsi berbagai produk dan media, terutama di kalangan generasi muda, yang menggunakan media untuk tujuan komunikasi.
Kapitalisme global yang dipengaruhi oleh industrialisasi dan modernisasi melalui media seperti teknologi menyebabkan peningkatan konsumsi dan konsumsi barang dan jasa.
Pergeseran ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia tetapi juga memenuhi kebutuhan orang-orang kaya. Hal ini menyebabkan meningkatnya konsumsi berbagai produk dan media, terutama di kalangan generasi muda, yang menggunakan media untuk tujuan komunikasi.
Komersialisasi pendidikan terhadap masyarakat melalui media, yaitu kampus UI, UGM, ITB, IPB dan merupakan gunung unggulan. Kampus terkenal mempunyai tarif biaya pendidikan yang sangat tinggi, dan mereka berperekonomian rendah dan mereka mendahulukan orang-orang yang memiliki kehidupan tinggi.
Komersialisasi pendidikan terlihat dalam tingginya biaya UKT dan uang pembangunan bagi peserta didik baru masuk ke kampus tersebut. Komersialisasi terlihat dalam tingginya biaya UKT dan uang pembangunan bagi peserta didik baru. Komersialisasi pendidikan adalah tidak adanya minat dan partisipasi orang tua, ketimpangan kelas antara masyarakat yang berkedudukan tinggi dan rendah sama, dan kemerosotan moral.
Moral kemerosotan Terjadinya moral kemerosotan, dan moral kemerosotan seperti pelajar yang menjadi pekerja seks komersial disebabkan tingginya biaya pendidikan.
Alhasil masalah yang akan dimunculkan mulai dari pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman serta gelar yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan. Kemudian dari adanya pengangguran tersebut maka potensi terjadinya kriminalitas akan sangat tinggi sebab orang tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan.
Hal itu pula disebabkan banyaknya pekerjaan yang membutuhkan syarat gelar dan profesi khusus yang di mana hal tersebut bisa didapatkan dari perguruan tinggi atau institusi pendidikan teknik khusus dalam satu jurusan.
Alhasil mereka hanya bekerja sebagai tenaga kerja kasar dan memiliki upah yang minim sehingga dia kan susah dalam memenuhi hidupnya. Hal ini jelas bahwa komersialisasi akan berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa sebab negara ini akan maju apabila indeks pendidikannya sudah terpenuhi dan Dianggap bisa bersaing di dalam dunia kerja.
Maka dari itu perlulah sekiranya dilakukan evaluasi pendidikan oleh pemerintah dan kembali pada tujuan dari pendidikan itu sendiri serta Bagaimana cara untuk mengurangi tindakan komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh suatu oknum atau aktor tertentu.
Kemudian bagi instansi pendidikan negeri yang melakukan komersialisasi dengan berupa pembayaran iuran atau pembelian buku yang dilakukan oleh kampus dengan harga yang tinggi haruslah diperhatikan lebih dan Bagaimana cara untuk mengantisipasi supaya komersialisasi pendidikan Tidak lagi dilakukan oleh pihak tertentu yang menginginkan keuntungan Semata.
Pemerintah harus bertindak sebagai negarawan bukan sebagai oknum yang berperan layaknya investor. Sebab negara ini membutuhkan suatu kemapanan dalam bidang akademis serta menjadikan pendidikan sebagai tolak ukur dari majunya sebuah bangsa negara.
Kemudian penulis menegaskan untuk negara bisa mengakomodir serta mempertimbangkan beberapa kebijakan yang sekiranya memberatkan masyarakat khususnya peserta didik dalam menempuh pendidikan sehingga mereka bisa merasakan standar pendidikan yang sama tanpa ada perbedaan kelas masyarakat.
(*)
