JAKARTA, ERANEWS.CO.ID – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bangka Barat serta Bangka Selatan kembali menyuarakan aspirasi rakyat di ibu kota. Pada Jumat (12/9/2025), mereka secara langsung mendatangi Kementerian Kehutanan RI dengan tuntutan tegas: cabut izin HTI (Hutan Tanaman Industri) PT Bangun Rimba Sejahtera dan PT Hutan Lestari Raya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan keresahan mendalam terkait izin HTI tersebut. Ia menekankan bahwa sebagai daerah kepulauan, daratan di Bangka Belitung sangatlah terbatas, hanya sekitar 20 persen dari total luas wilayah. Oleh karena itu, setiap jengkal tanah memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.
“Kalau daratan yang kecil ini dicaplok HTI, masyarakat kita mau ke mana? Tidak mungkin masyarakat menanam di laut,” tegas Didit.
Ia melanjutkan, upaya pemerintah daerah dalam menyediakan bibit tanaman gratis untuk rakyat akan menjadi sia-sia jika lahan justru dikuasai oleh korporasi besar.
”Kami mohon kepada Kementerian Kehutanan, dengarkan aspirasi ini. Ini bukan untuk kepentingan DPRD, bukan untuk kepentingan pejabat, tapi aspirasi murni rakyat Bangka Belitung,” ujarnya.
Didit pun mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk terus bersatu dan berdoa agar perjuangan ini membuahkan hasil.
Kehadiran delegasi DPRD Babel di Jakarta ini bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk nyata perjuangan rakyat dalam melawan kebijakan yang dinilai mengancam masa depan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti sebelum izin HTI tersebut benar-benar dicabut. (EraNews/Lew)
