TOBOALI, ERANEWS.CO.ID- Terkait polemik pemindahan pedagang kaki lima (PKL) di seputaran simpang lima yang dipindahkan ke tempat Food Plaza. Pihak pengelola memberikan jaminan tidak meminta biaya sampai akhir tahun nanti.
Hal itu disampaikan langsung oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan. Toni Pratama, Jumat (30/9/2022).
Ia mengatakan bahwa yang mau diklarifikasi adalah lahan dan pembangunan Food Plaza bukan dari pemda atau dinas.
“Kami disini mengklarifikasi bahwa pembangunan Food Plaza itu bukan dari Pemda atau dinas kami, melainkan itu murni dari pihak pengelola Liu A Sin Foundation,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pihak pengelola itu bermaksud baik untuk memberikan alternatif lahan berjualan kepada para PKL yang direlokasi.
Lanjutnya juga, sesuai dengan hasil pertemuan dengan perwakilan para PKL di Sekretariat Daerah beberapa waktu lalu bahwa relokasi PKL diberikan 3 pilihan tempat.
“Sebelumnya kami sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan PKL di Sekretariat Daerah Pemkab Basel dan memberikan opsi 3 pilihan, pertama halaman gedung nasional yang memang dalam hal ini untuk PKL seputaran gedung nasional,” jelasnya.
Kemudian jalan merdeka serta Food Plaza yang bagi PKL seputaran simpang lima kantor pos Toboali.
“Tentu saja para PKL ini boleh memilih, Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan bagi mereka menempati stand di Food Plaza, karena ada pilihan yg bisa mereka pilih dan mereka mendaftar ke Food Plaza dengan sukarela,” sebutnya.
Dikatakan Toni Pratama, bahwa mengenai fasilitas yang belum sepenuhnya selesai, pihak dinas sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola agar segera diselesaikan fasilitas dasar yang dijanjikan.
“Disini kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola untuk segera diselesaikan terkait masalah fasilitas, dan pihak pengelola tersebut sudah menyanggupinya,” tegasnya.
Selanjutnya, pihaknya akan terus mengingatkan para PKL yang sudah mendaftar agar segera difungsikan lapaknya, seiring dengan peningkatan fasilitas yang terus dikerjakan oleh pihak pengelola.
“Di samping itu juga, pengerjaan proyek pedistrian oleh pihak PUPR terus berlangsung sehingga tidak memungkinkan PKL masih berjualan di lokasi pembangunan, dan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab moril pemda dan pihak pengelola, para PKL tidak dipungut biaya apa pun sampai akhir tahun nanti,” ucapnya.
“Serta untuk proses pemindahannya nantinya pun kami bantu dengan tenaga dan armada yang ada pada dinas kami,” pungkasnya. (EraNews/Leo)
