BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Ribuan penambang timah rakyat di Pulau Bangka yang tergabung dalam Aliansi Tambang Rakyat Bersatu berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor pusat PT. Timah Tbk, Pangkalpinang, pada 6 Oktober 2025 mendatang.
Aksi ini digalang menyusul kian sulitnya masyarakat penambang mencari nafkah akibat regulasi perizinan tambang rakyat (IPR) yang hingga kini belum terealisasi, meski Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sudah ditetapkan sejak terbitnya UU Minerba No. 3 Tahun 2020.
“Kami masyarakat penambang timah se-Pulau Bangka akan turun ke jalan dengan jumlah ribuan massa,” ujar Sopian Sinjay, koordinator aksi dari Kabupaten Bangka, usai rapat konsolidasi bersama perwakilan penambang di Sungailiat, Jumat (26/9/2025) malam.
Menurut Sopian, tuntutan utama massa adalah mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera menerbitkan IPR. Mereka juga meminta agar smelter PT Mitra Stania Pratama (MSP) dapat menjadi wadah penampung hasil tambang rakyat. Selain itu, para penambang menolak adanya penangkapan terhadap kolektor timah yang bermitra dengan smelter di luar IUP PT. Timah.
Situasi penambangan rakyat di Bangka Belitung dalam beberapa waktu terakhir kian pelik. Meski aktivitas penambangan timah berlangsung di luar IUP PT. Timah, hasil tambang rakyat tidak laku dijual karena para pembeli enggan menampung dengan alasan hukum. Keberadaan Satgas Nanggala yang ditugaskan mengamankan aset PT. Timah juga menambah keresahan penambang.
“Rakyat penambang saat ini merasa tercekik. Padahal tanah dan lahan merupakan warisan nenek moyang yang seharusnya memberi berkah,” kata Batara, aktivis asal Bangka Selatan, melalui video yang diunggah di akun TikTok batara_toboali.
Dalam aksi nanti, para koordinator aksi telah ditunjuk per kabupaten: Pian (Bangka), Rian (Bangka Tengah), Batara (Bangka Selatan), dan Supari (Bangka Barat). Mereka juga mendesak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Ketua DPRD Provinsi, Didit Srigusjaya, hadir langsung bersama massa untuk menyuarakan aspirasi.
Hingga berita ini diturunkan, Head of Corporate Communications PT Timah, Anggi Siahaan, belum memberikan tanggapan terkait rencana aksi ribuan penambang rakyat tersebut.
