TOBOALI, ERANEWS.CO.ID- Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mendatangi langsung para nelayan Batu Perahu dan sekitarnya di Balai Pertemuan Batu Perahu, Senin (29/5/2023).
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dandim 0432/Bangka Selatan, Letkol Inf Gani Rahman, Kapolres Bangka Selatan, AKBP Toni Sarjaka, Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan, Samson Asrimono beserta anggota lainnya.
Kedatangan orang nomor satu di Bangka Selatan beserta pejabat terkait, tak lain permasalahan rencana beroperasinya Ponton Isap Produksi (PIP) di sekitaran laut Rias dan sekitarnya.
Tampak ratusan nelayan melihat langsung apa yang disampaikan oleh Bupati Bangka Selatan, Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan terkait masalah PIP tersebut.
“Jadi hari ini sesuai janji saya, saya minta waktu beberapa hari kepada nelayan kemarin terkait bagaimana komunikasi kita dengan penentu kebijakan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa ini bukan kebijakan kabupaten, kabupaten itu hanya diberitahukan surat pemberitahuan bahwa PT Timah akan melakukan penambangan.
“Kabupaten itu hanya diberitahu melalui surat pemberitahuan bahwa PT Timah akan menambang,” sebutnya.
Dikatakan Riza Herdavid bahwa dalam senyap Kapolres Bangka Selatan bersama Dandim 0432/Bangka Selatan pihaknya terus berkomunikasi sama pemberi izin.
“Bagaimana kira-kira bisa dievaluasi ulang gak, apa yang menjadi keputusan para pemberi izin ini, dan aspirasi nelayan ini lewat kami, Kapolres serta Dandim setelah itu kami sampaikan ke petinggi-petinggi yang ada di pusat maupun yang ada di provinsi,” tukasnya.
Oleh karena itu besok akan melakukan audiensi terbuka dan akan diundang pukul 08:00 Wib, termasuk PT Timah mungkin DKP Provinsi, Kapolres, Dandim untuk mencari solusi terbaiknya terkait tuntutan dari kawan-kawan nelayan.
“Nah kalau tingkat ke ilegalannya jelas, lagi-lagi kami akan bisa menyampaikan aspirasi tidak bisa bertindak dan tidak bisa memutuskan, jadi aspirasi ini yang akan kami bawa lagi-lagi ke pemberi kebijakan,” jelasnya.
Mudah-mudahan ada jalan terbaiknya buat nelayan dan penambang, karena selaku orang tua tidak pro penambang dan tidak pro nelayan dalam hal ini saya berada di tengah.
“Bagaimana memberikan solusi terbaik kepada dua belah pihak, agar kolaborasi mereka ini bisa terus stabil dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengungkapkan pertemuan Bupati Bangka Selatan bahwa hari ini sampai detik ini tidak ada informasi apapun terkait dengan baik itu salinan ataupun dokumen perizinan yang asli atau salinannya yang diketahui.
“Kita tidak tahu dari pihak manapun, intinya masyarakat dan Bupati serta seluruh Forkopimda tidak ada yang menerima salinan dokumen perizinan baik itu SPK dan izin pemanfaatan ruang laut serta izin lokasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati bersama pejabat lainnya, karena keinginan kawan-kawan adalah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan nelayan.
Diketahui bahwa masyarakat Batu Perahu, Tanjung Ketapang, Rias, Dusun Gusung dan sekitarnya itu tetap menolak keras segala bentuk jenis pertambangan di sepanjang pesisir laut tersebut. (EraNews/Leo)
Polemik PIP di Laut Rias, Bupati, Kapolres, Dandim dan DPRD Datangi Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri Sebut Tidak Melihat Salinan Perizinan Asli
