PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID – Pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini didorong untuk lebih proaktif menjemput bola dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan skema pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan UMi Pro.
Langkah strategis ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Kerja Sama Pembiayaan dan Program Pemberdayaan UMKM dengan Pusat Investasi Pemerintah” yang digelar secara daring oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Babel, Jumat (6/2/2026).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Babel, Sukriah H.G, menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya potensi UMKM lokal dengan ketersediaan akses modal yang ada saat ini.
”UMKM kita besar, tapi pembiayaannya belum sebanding. Ini adalah celah yang harus kita dorong bersama melalui kolaborasi pusat dan daerah agar program dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha,” tegas Sukriah.
Pihak Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku unit di bawah Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa peluang kerja sama di Babel masih sangat terbuka lebar. Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I PIP, Ary Dekky Hananto, menyayangkan belum adanya koperasi lokal di Babel yang bergabung menjadi penyalur resmi PIP.
”UMi ditujukan bagi usaha ultra mikro, sementara UMi Pro untuk yang mulai naik kelas. Menariknya, pembiayaan ini tidak mensyaratkan agunan, terutama untuk sistem kelompok. Di sinilah peran strategis Pemda untuk menyiapkan koperasi yang kredibel sebagai penyalur,” jelas Ary.
Selain kucuran dana, PIP juga menawarkan ekosistem pemberdayaan. Kepala Divisi Kerja Sama Pendanaan PIP, Faiz Rasyid Hendrawan, menekankan pentingnya pendampingan agar usaha masyarakat berkelanjutan.
Program yang ditawarkan: Pelatihan kewirausahaan, promosi produk, inkubasi usaha, hingga pengembangan klaster UMKM.
Inisiatif ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Yunan Helmi, menyatakan skema ini sangat relevan dengan kebutuhan daerah, asalkan didampingi secara berkelanjutan.
Senada dengan itu, perwakilan Pemkab Bangka Selatan, Deka Indra, melihat potensi besar di sektor pertanian untuk didanai melalui UMi Pro. “Kami siap menyiapkan data koperasi aktif dan potensial untuk ditindaklanjuti secara teknis bersama PIP,” ujarnya.
FGD ini disepakati sebagai langkah awal untuk menyusun aksi konkret di tahun 2026, yang meliputi:
Sinkronisasi data koperasi dan UMKM potensial.
Pertemuan teknis lanjutan untuk mekanisme penyaluran.
Penguatan regulasi dan kelembagaan di tingkat daerah.
Dengan sinergi ini, UMKM di Bangka Belitung diharapkan tidak hanya mendapatkan suntikan modal, tetapi juga bertransformasi menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh. (EraNews/Lew)
