Judul: Berobat Untuk Menyembuhkan, Bukan Melelahkan
OPINI, ERANEWS.CO.ID – Pernahkah kalian memiliki pengalaman berobat yang membuat lelah, Datang dengan penuh harapan berharap dapat memberikan kesembuhan namun ditengah-tengah proses itu antrian yang panjang, alur yang berjenjang, dan suasana yang tidak nyaman menguras banyak tenaga sehingga bukan mendapatkan jawaban justru lelah menghampiri.
Yang sebenarnya membuat orang miskin lelah dan putus asa bukan hidupnya tapi cara mereka diperlakukan. Sering disalahkan atau dimarahi saat berobat, atau dipersulit dalam meminta bantuan. Empati yang tidak hadir bukan hanya karena kemiskinan tapi rasa dipermalukan. Tidak sedikit yang trauma ketika datang ke pemerintah hanya membuat mereka lelah daripada rasa sakit itu sendiri. Antrian yang panjang, bolak balik alur yang tidak simpel, apalagi menghadapi bahasa pelayanan petugas yang dingin. Tidak heran masyarakat kecil lebih takut biaya dan administrasi yang ribet ketimbang penyakitnya. Takut ke fasilitas kesehatan karena biaya, takut dirujuk karena transport, dan juga takut kehilangan gaji hariannya.
Kalau menoleh ke belakang pada tahun 2025 tentu pengalaman ini harus dijadikan sebagai pesan yang baik untuk lebih empati pada tahun 2026 ini. Resolusi bukan hanya tentang pembangunan gedung-gedung, pengadaan fasilitas dan sumberdaya tetapi juga sistem yang lebih manusiawi kepada masyarakat.
Bayangkan saja pengalaman dari salah satu warga pernah memulai perjalanan menemani istrinya berobat membawa kedua anaknya yang masih kecil datang mulai dari ke puskesmas. Saat di puskesmas diminta untuk menunggu giliran dipanggil kemudian tanya jawab tidak lebih dari 5 menit dengan petugas, lanjut di periksa oleh dokter untuk mendapatkan persetujuan rujukan ke faskes lebih tinggi yakni rumah sakit. Istrinya mengalami benjolan dibagian punggung, dan anak pertamanya izin tidak masuk sekolah karena sang ayah ikut mendampingi istri berobat sehingga kedua anaknya ikut dibawa, yang mana anak satunya masih belum bisa berjalan sehingga perlu digendong sepanjang pelayanan.
Suami yang menemani adalah pekerja buruh perkebunan sawit yang menerima upah harian yang sedang izin untuk menemani istri berobat. Setelah hampir 2 jam di puskesmas akhirnya mendapatkan rujukan ke rumah sakit untuk dapat berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Jarak yang lumayan pun ditempuh untuk kerumah sakit, tiba di rumah sakit kembali ke bagian pendaftaran dan diminta menunggu. Singkat cerita, setelah menunggu antrian di pendaftaran sampai ke poli penyakit dalam barulah tiba giliran dipanggil untuk menghadap dokter hampir 4 jam setelahnya. Pemeriksaan tidak lebih dari 15 menit mereka keluar dengan rekomendasi untuk periksa lab, dan diminta kontrol di bulan berikutnya. Akhirnya mereka pulang dengan sisa-sisa kekuatan. Sehari sudah waktunya hilang dengan lelah, dan kelaparan. Tentu ini bukan salah fasilitas kesehatan atau petugasnya tetapi sistem yang tidak memanusiakan.
Tentu realitas yang berulang ini akan terus dialami oleh masyarakat utamanya pada masyarakat yang mengakses layanan berobat menggunakan jaminan kesehatan Nasional (JKN). Antrian lama dan panjang, alur yang di bolak balik, konsultasi petugas yang singkat, dan akhirnya pulang dengan tanda tanya. Persoalan ini tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah yang memiliki pengorbanan upah harian yang terpaksa hilang, bagi pekerja upah bulanan izin ini akan mengorbankan waktu dan penghasilannya yang juga dipotong, dan biaya perjalanan dan uang makan. Pada kondisi inilah masyarakat kecil lebih memilih untuk menerima dengan lapang.
Fasilitas kesehatan juga tidak kalah melelahkannya menghadapi sistem seperti ini. Bukan berarti ini mudah bagi petugas kesehatan di pelayanan. Sistem yang memaksa mereka untuk melayani dengan cara yang kurang manusiawi juga membuat hati dan pikiran petugas lelah. Sistem yang memaksa alur terlayani dengan digital dan aplikasi, panjang, rumit, dan dengan beban kerja yang tinggi ini membuat petugas ikut kewalahan.
Layanan kesehatan kita harus hadir bukan hanya secara angka dan prosedur tetapi bagaimana layaknya masyarakat yang berobat diperlakukan dengan adil. Tentunya sebagai manusia bukan objek yang menghasilkan keuntungan dari sebuah pelayanan.
Dari sisi ini kemanusiaan harus hadir melayani bukan sekedar prosedur yang perlu ditaati. Bagaimana akhirnya datang untuk berobat untuk menyembuhkan setidaknya membawa harapan bukan rasa lelah yang muncul sampai dirumah.
Prioritas kita adalah mencari solusi dari pelayanan kesehatan yang rumit ini yang mana administrasi berbelit-belit akibat antrian yang mengular, dokumen yang tidak lengkap karena kompleksnya prosedur yang diminta oleh BPJS Kesehatan.
Ada pula yang akses menjadi penghalang seperti lokasi jauh, biaya perjalanan rujukan menggunakan ambulan, dan terkadang tidak terinventarisnya kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat sehingga harus mengurus ulang seperti tidak aktif lagi, atau tidak bisa digunakan.
Resolusi 2026 menjadi harapan bagaimana pelayanan kesehatan harus lebih baik dari sebelumnya. Sejumlah persoalan ini menegaskan bahwa sistem pelayanan kita masih prematur dan tidak berpihak untuk seluruh kelompok masyarakat khususnya kelas menengah kebawah atau miskin.
Belum lagi temuan-temuan yang pernah diungkapkan oleh Ombudsman RI pada tahun 2024 berupa penyimpangan prosedur, pelayanan yang ditolak, hingga perilaku tidak pantas dari petugas pada layanan kesehatan. (EraNews/Lew)
