*75 Persen Masyarakat Belo Laut Tolak Keras Keberadaan KIP
BANGKA BARAT, ERANEWS.CO.ID — Puluhan nelayan Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat menolak keras beroperasinya Kapala Isap Produksi (KIP) diwilayahnya, Jumat (27/11/20).
Penolakan diserukan oleh Ketua Nelayan Desa Belo Laut, Alfian bersama puluhan masyarakat lain saat berkumpul di Dusun II Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
Menurut Alfian dengan kehadiran dan beroperasinya KIP ini akan mengancam mata pencaharian mereka sebagai nelayan pesisir. Selain itu, limbah KIP juga merusak alat tangkap nelayan.
” Kami menolak, karena mata pencarian kami terganggu. Hasil tangkapan kami bekurang, alat tangkap kami rusak akibat terkena limbah dari KIP,” kata Alfian
Selain itu ketua Nelayan Desa Belo Laut juga mengklaim hany segelintir masyarakat yang setuju beroperaainya KIP di Desa Belo Laut.
” Kalau yang pro hanya segelintir bisa dihitung dengan jari, sebagian dari sini sebagian dari luar,” kata Alfian.
Menurut Alfian Informasi yang dia peroleh ada sekitar 20 KIP yang akan beroperasi di perairan Desa Belo Laut. Kendati demikian, sampai saat ini kata Alfian, belum ada sosialisasi dari pihak PT Timah, selaku mitra dari KIP tersebut.
” Kalau informasi yang kami terima ada sekitar 20 KIP yang akan masuk, dan belum ada sosialisasi dari pihak PT Timah,” ujarnya.
* Tolak KIP, Masyarakat Belo Bingung Hadirnya Aparat Kepolisian
Masyarakat Desa Belo Laut yang menolak beroperasinya KIP di perairan Desa Belo Laut kebingungan dengan Kehadiran aparat keamanan aparat keamanan yang berjaga jaga di sekitar pantai dan dermaga Desa Belo Laut.
” Ya kami merasa di jajah. Bagaimana kami sebagai nelayan mempertahakan hak kami tapi dianggap seperti teroris,” ungkap Antoni warga Belo Laut.
Antoni juga mengharapkan polemik beroperasinya KIP menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah daerah maupun provinsi hingga pusat.
” Kami harap pemerintah RI supaya menghapus dan mencabut izin pertambangan, khusunya desa Belo laut. Kalau bukan mengadu kepada mereka, kami mengadu ke siapa lagi,” harapnya.
* 75 Persen Masyarakat Belo Laut Tolak Keberadaan KIP
75 persen warga desa Belo Laut menolak keberadaan KIP dikarenakan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari hasil laut.
Hal ini diungkapkan oleh Nurdin dirinya juga menyebut untuk pengumpulan KTP dan tanda tangan pro KIP fiktif dan pembentukan panitia juga diluar pemerintahan Desa Belo Laut.
” Ini sebenarnya bukan banyak penolakan, mungkin 75 persen masyarakat desa Belo Laut itu menolak disini kita seringkali kecendrungan seperti pencarian tanda tangan dukungan itu kebanyakan fiktif,” Jelas Noridi
Dia juga menyayangkan polemik KIP tersebut tidak dibahas satu meja dan melibatkan masyarakat pro dan kontra. Bahkan pihaknya dianggap pemberontak. Ini terlihat dari banyaknya pihak kepolisian yang berjaga jaga di pantai dermaga desa Belo Laut.
“Bukan justru di ajak sama-sama duduk satu meja antara Pro dan yang Kontra untuk bahas masalah KIP ini. Kami pun di anggap pemberontak oleh aparat yang berjaga-jaga di pinggir pantai itu berjubel. Alasan mereka untuk menjaga keamanan. Keamanan apa, selama ini masyarakat Belo Laut sudah aman,” jelas dia.
Selain itu, sistem yang digunakan bak penjajah sehingga mereka punya hak untuk mengelola sumber daya dan kekayaan desa Belo Laut, tanpa melibatkan masyarakat.
“Apa kepentingan pengusaha dan apa keuntungan buat masyarakat kami. Saya melihat mereka menjaga kami dan berharap kami membuat anarkis dan mereka memenjarakan kami. Jika kami berbuat anarkis jelas kami akan di dipersalahkan maka kami harus cerdas melihat ini,” tutup Noridi.
(eranews/asw)
