SUNGAILIAT, ERANEWS.CO.ID — Bangka DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas Pengungkapan para nelayan tentang kekecewaan nya KIP yang Ingin beroperasi dimataras bertempat ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Senin (09/11/20). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka, Mendra Kurniawan.
Dalam kesempatan ini, Mendra menyayangkan pihak DPRD sangat kecewa karena masyarakat yang kontra KIP timah tidak dihadirkan didalam ruang rapat paripurna ,padahal saya ingin mendengar pendapat langsung dari masyarakat nelayan itu sendiri.
Sebagai wakil rakyat kata hendra pihaknya wajib menerima aspirasi masyarakat. Meski katanya saat ini adanya pro kontra terkait rencana aktifitas kapal isap produksi di perairan Matras itu saya pikir itu hal yang wajar-wajar saja.
Sementara itu, Perwakilan Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia (LKPI) Babel, Bujang Musa, mengungkapkan para nelayan telah menyampaikan aspirasi ke berbagai pihak terkait penolakan tersebut.
“Secara tegas mereka menolak, karena itu wilayah tangkap nelayan tradisional. Hal ini termasuk nelayan di Air Antu, Tuing, Sengkalat, hingga Pesaren,” kata Bujang Musa didepan peserta pertemuan di Sungailiat, Senin (9/11/20).
Pihaknya mengharapkan keluhan masyarakat yang kontra ditanggapi, apalagi betul-betul menolak aktivitas yang bakal kehidupannya.
Hal ini juga untuk menghindari terjadi bentrokan di wilayah tersebut, mari hormati hidup nelayan kita,” harapnya.
Sementara, PT Timah Tbk diwakili GM Operasional Wilayah Babel, Ahmad, menyatakan pihaknya melakukan penambangan di Matras karena lokasi lain tak lagi memungkinkan.
Selain kandungan telah minim, kondisi perairan yang dalam,berdampak terhadap kerusakan biota laut serta ekosistem lainnya termasuk berdampak pula terhadap kehidupan masyarakat nelayan, sedangkan di Matras masih potensial.
“Sebenarnya kalau ada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) lain, kami akan mengesampingkan Matras. Tetapi yang lainnya dalam, tersisa Matras dan Beltim,” jelas Ahmad.
Oleh sebab itu, pihaknya ingin warga yang kontra dijalin dengan merangkul keluhannya, seperti dengan menggantikan nelayan dengan kapal tangkap lebih besar atau pun program lainnya.
Wakil Ketua DPRD Bangka, Mendra Kurniawan, menanggapi hal ini mengatakan terlepas penolakan pro dan kontra KIP di Perairan Matras, DPRD meminta PT Timah wajib menjadi “bapak” dalam kegiatan pertambangan.
Pihaknya berusaha mengundang semua pihak untuk menjadi wadah penyampain aspirasi. Konflik tersebut menjadi pertentangan mengingat Matras terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang, area tangkap nelayan dan objek wisata.
“Kami tidak bisa melawan kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat ada juga disitu,” jelas Mendra.
“Kalau masih terjadi gejolak, DPRD sudah berusaha menjembatani, namun kedepan kalau terjadi sesuatu misalkan anarkis, ranahnya pihak keamanan,” paparnya.
Mendra menambahkan aktivitas KIP di Perairan Matras tidak dilakukan dulu, selagi masih ada pro dan kontra. Tutupnya.
(eranews/eq)
