BANGKA, ERANEWS.CO.ID — Kisruh Pro dan Kontra dimasyarakat nelayan Matras dan sekitarnya mendapat perhatian khusus dari LSM Peduli Masyarakat Pesisir (PMP), Kamis (29/10/20).
Terkait hal itu, dengan adanya penolakan dari nelayan tentang kehadiran KIP di laut Matras tersebut Ketua LSM PPP, Mastur mengajak Forum Pemerhati Pertambangan Perkebunan dan Kehutanan Daerah (P3KD) untuk melakukan kajian-kajian.
Menurut Mastur, forum tersebut memiliki pontensi dan kualitas secara akademisi dalam melakukan analisa- analisa dampak lingkungan dan dampak lainnya
Konflik perseteruan pro dan kontra masyarakat tersebut terkait dampak yang akan di rasakan oleh para nelayan, salah satu perwakilan nelayan mantras yang menolak kehadiran KIP bekerja di perairan mantras, saudara mustar mengatakan bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jenis-jenis ikan yang selama ini mereka dapatkan.
Kemudian, kata Mastur, limbah lumpur yang dihasilkan KIP mengedap di pinggir pantai, dan ini yang namanya merugikan, artinya pendapatan mereka (nelayan-red) selama ini akan berkurang sehingga biaya pengeluaran untuk melaut tidak kembali, serta limbah yang dihasilkan dari KIP mengendap di pinggir pantai.
Saat dihubungi melaui phonselnya, Ketua (P3KD), Gustari mengatakan, memang masalah konflik dukung mendukung kehadiran KIP di Matras sudah masuk agenda rapat forum P3KD. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan audensi dengan kepala Unit Laut bangka ( KULB) Belinyu beserta perwakilan KIP dan kemudian akan berdialog dengan masyarakat yang menolak kehadiran KIP untuk mencari solusi.
Salah satu perwakilan nelayan setempat, Mustar menambahkan, nelayan mengharapkan agar Pemerintah Daerah, DPRD, PT Timah dan pihak-pihak terkait untuk melihat permasalahan ini secara profesional.
“Kami khawatirkan jika KIP Mitra PT Timah beroperasi di laut Matras maka lumpur akan naik keatas permukaan laut dan ikan yang berada di laut wilayah kerja KIP akan lari.berarti secara otomatis penghasilan kami para nelayan akan berkurang. Jadi apapun bentuknya di laut kami (Matras, red) ini tidak boleh ada penambangan. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kami tidak melarang PT Timah beserta mitranya untuk melakukan penambangan. Tapi tidak di laut kami, laut Matras Zero Kapal Isap,” tegasnya.
(eranews/eq)
