TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Selatan mengimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan kebun yang berada di dalam kawasan hutan.
Tujuannya adalah agar pemerintah dapat memberikan solusi terkait legalitas lahan dan pengembangan perkebunan rakyat.
Saat ini, proses pendataan sedang dilakukan oleh pemerintah desa yang memiliki kawasan hutan.
Ketua DPC APDESI Bangka Selatan, Muklis Insan, menegaskan bahwa pendataan ini bukan untuk perampasan kebun, melainkan untuk memverifikasi kepemilikan lahan oleh masyarakat.
“Pendataan ini dilakukan bukan untuk perampasan, tetapi untuk memastikan lahan tersebut benar milik warga,” ungkap Muklis seusai sosialisasi terkait kawasan hutan pada Selasa (5/8/2025).
Muklis menjelaskan bahwa pendataan ini adalah bentuk fasilitasi dari pemerintah desa di tengah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dengan pendataan ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan akses legal untuk mengelola lahan, khususnya melalui skema perhutanan sosial yang sedang diperjuangkan.
Pendataan ini akan menghasilkan data yang jelas mengenai kepemilikan dan status lahan, yang menjadi dasar hukum kuat bagi masyarakat. Menurut Muklis, proses ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DPC APDESI bersama DPRD dan pemerintah daerah ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk membahas masalah ini.
“Sehingga pendataan ini dapat memudahkan pemerintah desa untuk melakukan proses verifikasi ke jenjang berikutnya. Karena proses ini masih panjang,” kata dia.
Setelah didata, kebun yang terindikasi masuk kawasan hutan akan diverifikasi dan dipetakan. Data kolektif ini kemudian akan dilaporkan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diverifikasi lebih lanjut.
Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan proses pendataan dapat berjalan lancar. Hal ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. (EraNews/Lew)
