TOBOALI, ERANEWS.CO.ID- Komisi III DPRD Bangka Selatan mempertanyakan tiga hal dalam rapat kerja bersama dengan mitra kerja Komisi III yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Bangka Selatan, Senin (12/6/2023).
Disela-sela selesai acara rapat kerja tersebut Ketua Komisi III DPRD Bangka Selatan, Armadi menjelaskan bahwa tiga hal tersebut tak lain yang pertama terkait masalah realisasi anggaran Tahun 2022.
“Dan yang kedua yaitu terkait masalah temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2022 dan yang terakhir yakni realisasi anggaran Tahun 2023,” ungkapnya.
Menurutnya dalam rapat kerja dengan mitra Komisi III tadi, hampir rata-rata semuanya itu terkait realisasi anggarannya itu 90 persen artinya sudah terlaksana.
“Begitupun juga terkait temuan BPK RI mereka juga tindak lanjuti, artinya rata-rata sudah ditindak lanjuti semua,” jelasnya.
Terkait masalah temuan LHP BPK RI terhadap Dinas PUPR yang dinilai lumayan besar angka temuannya, Armadi berharap temuan dari BPK RI tersebut harus segera ditindak lanjuti.
“Tentunya harus segera ditindak lanjuti, dan juga untuk di tahun-tahun kedepannya itu harus diminimalisir kan temuan-temuan BPK RI sehingga pelaksana kegiatan itu berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Jadi di Tahun 2023 ini, Komisi III DPRD Bangka Selatan akan melakukan inspeksi kelapangan langsung terkait masalah pekerjaan.
“Jadi rencana 2023 ini akan kita lakukan inspeksi, karena ini baru sekitar 30 sampai 40 persen baru berjalan, dalam hal ini kita belum bisa maksimal melihat pekerjaan tersebut, tapi nanti setelah terakhir mungkin diakhir tahun di triwulan keempat maka kita akan inspeksi kelapangan langsung,” pungkasnya.
Turut hadir Anggota DPRD Komisi III Bangka Selatan lainnya dalam rapat dengan mitra kerja tersebut yakni Musani, Berry Febrianto, Mirna serta mitra kerja Komisi III yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Permukiman serta Bappelitbangda. (EraNews/Leo)
