BANGKA, ERANEWS.CO.ID — Dukungan dari 22 Ormas, LSM, dan OKP terhadap Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah yang akan beroprasi di perairan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka menuai protes dari beberapa pihak.
Sebelumnya, sejumlah nelayan bereaksi tentang dukungan dari 22 Ormas tersebut. Kini Ormas Pemuda Pancasila (PP) juga menyatakan sikapnya atas pemberitaan tersebut.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Bangka, Sarmili melalui Jumpa Pers yang dilakukan di Kong Djie Sungailiat, Senin (26/10/20) membantah bahwa MPC Pemuda Pancasila Bangka ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan KIP tersebut.
“Saya menyampaikan kepada masyarakat khalayak pesisir bahwa MPC Pemuda Pancasila Bangka tidak ikut serta dalam kegiatan KIP tersebut,” katanya.
Kemudian katanya apabila ada anggota Pemuda Pancasila yang terlibat dalam kegiatan KIP namun tidak ada dalam SK anggota kepemimpinannya maka itu bukanlah anggota Pemuda Pancasila.
Ia juga menyebut akan mencari data dan dokumen yang menyatakan bahwa MPC Pemuda Pancasila Bangka ikut andil dalam dukungan tersebut.
“Kami akan berusaha mencari seluruh dokumen yang menyatakan bahwa Pemuda Pancasila ikut dalam bagian dukungan KIP Matras. Jika ada anggota Pemuda Pancasila yang terlibat dalam KIP tersebut, namun tidak ada dalam SK kepemimpinan saya, maka itu bukanlah anggota Pemuda Pancasila, Itu adalah oknum,”ucapnya.
Sarmili menegaskan, apabila ada orang yang membawa Pemuda Pancasila dalam kegiatan KIP tersebut, Maka dirinya sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila Bangka akan membawa ke ranah hukum.
Dirinya menegaskan bahwa Pemuda Pancasila Bangka selalu hadir bersama masyarakat dan hadir bersama Pemerintah kabupaten Bangka untuk menyikapi hal yang tidak menguntungkan bagi pemerintah Bangka dan masyarakat terkait adanya KIP di Matras.
Sementara itu, LSM Laskar Pesisir melalui Suhardan selaku penasehat Laskar Pesisir juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan memberikan dukungan pada KIP tersebut, terkait dukungan 22 Ormas, LSM dan Okp harus di luruskan
“Kami Laskar Pesisir, tidak mendukung dan tidak juga menolak yang pasti kami tidak ada ikut dalam kesepakatan 22 Okp dan LSM yang memberi dukungan terhadap operasi KIP di Matras tersebut,”ucap Suhardan.
“KIP memiliki hak bekerja di Matras, karena itu wilayah IUP mereka. Kita berharap tidak ada kegiatan itu dikawasan pariwisata,” tukasnya.
(eranews/eq)
