TOBOALI, ERANEWS.CO.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Selatan menyatakan keprihatinan mendalam atas merosotnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut.
Ketua APDESI Bangka Selatan, Muklis Insan, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah memicu keluhan luas dari masyarakat dan pemerintah desa. Menurutnya, penurunan harga TBS saat ini terasa sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan biaya operasional petani.
”Masyarakat sudah banyak mengeluh. Harga TBS sangat rendah, sementara harga pupuk justru melonjak tajam. Perkembangan harga di Bangka Selatan ini terasa cukup aneh dan menghawatirkan,” ujar Muklis saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (8/4/2026).
Muklis, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Airbara, menyoroti adanya ketimpangan harga TBS di Bangka Selatan dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung. Ia menilai harga di wilayah lain cenderung lebih stabil dan kompetitif.
Sebagai langkah nyata, APDESI mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bangka Selatan untuk bersikap tegas terhadap pihak pabrik sawit.
”Kami mendorong pemerintah dan DPRD untuk menyuarakan hal ini ke pihak pabrik. Jika diperlukan, libatkan kami dari pihak desa. Kami siap hadir dalam pertemuan terkait penetapan harga TBS maupun CPO ini,” tegasnya.
Terkait rencana Dinas Pertanian Bangka Selatan yang akan memanggil sejumlah perusahaan sawit pekan depan, Muklis memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berharap pertemuan tersebut memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan petani.
”Bangka Selatan adalah salah satu penyuplai TBS terbesar di Bangka Belitung. Kami berharap ada hasil pertemuan yang signifikan sehingga harga di pabrik bisa naik dan berimbang dengan wilayah lain di Bangka,” pungkas Muklis.
Sebelumnya, anjloknya harga sawit ini juga mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan, Rusi Sartono, yang meminta dinas terkait segera mencari solusi konkret. Merespons hal itu, Kepala Dinas Pertanian Basel, Rispandika, memastikan akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan dalam rapat koordinasi minggu depan. (EraNews/Lew)
