BANGKA, ERANEWS.CO.ID – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka nomor urut satu, Fery Insani dan Syahbudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu, (16/8/2025), pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PDI Perjuangan ini menyebut pemulihan pendapatan honorer dan tunjangan pegawai sebagai prioritas utama jika terpilih.
Fery menyoroti kondisi gaji honorer yang saat ini berada di bawah Rp1 juta. Ia menyebut angka tersebut tidak manusiawi dan berjanji akan mengembalikan upah tenaga honorer ke nominal semula, yakni Rp2.250.000 per bulan. “Kalau gaji Rp900 ribu, itu tidak sesuai. Prinsipnya, kalau sudah naik, tidak boleh turun,” ujarnya.
Di tengah kebijakan pemerintah pusat yang menghapus status honorer, Fery menyatakan tidak akan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Sebagai solusi, pihaknya akan mengalihkan para pekerja non-ASN ke skema outsourcing, sesuai regulasi yang berlaku.
Tak hanya soal status, pasangan ini juga menyiapkan strategi penempatan ulang tenaga honorer yang dianggap belum optimal. Mereka akan dipindahkan ke kelurahan sebagai petugas juru pungut pajak, yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperbaiki penghasilan honorer.
Kepedulian Fery juga tertuju pada tenaga kebersihan. Ia menyebut pekerjaan mereka sebagai garda terdepan kebersihan kota namun tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. “Masak gaji Rp900 ribu, nyapu kota. Ini yang harus kami benahi,” kata mantan Sekda Bangka itu.
Untuk menutup biaya tambahan penggajian tenaga kebersihan, Fery berjanji akan menghapus anggaran rumah dinas bupati dan mengalihkan dananya untuk pembiayaan petugas kebersihan taman kota.
Sementara itu, terkait pemotongan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) ASN yang telah berlangsung sejak 2024 akibat defisit anggaran daerah, Fery-Syahbudin menegaskan akan berupaya menghentikan kebijakan tersebut. “Tidak ada niat kami untuk memotong TPP. Bahkan, kalau pendapatan daerah membaik, akan kami naikkan walau tidak besar,” katanya.
Pemotongan gaji honorer dan TPP ASN diketahui terjadi sejak 2024, menyusul defisit anggaran daerah. Ironisnya, di tengah kondisi fiskal yang melemah, pemerintah daerah harus menggelontorkan dana untuk dua kali pelaksanaan pilkada: pilkada serentak 2024 dan pilkada ulang 2025.
Fery Insani, yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekretaris Daerah Bangka, menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut adalah bagian dari visi dan misi pasangan “Ridho” untuk membenahi tata kelola pemerintahan Bangka dalam lima tahun ke depan.
