PANGKALPINANG, ERANEWS.CO.ID –
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengawali tahun anggaran 2026 dengan optimisme tinggi.
Langkah ini diperkuat melalui audiensi strategis antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi guna membahas evaluasi kinerja keuangan dan proyeksi pembangunan ke depan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur pada Jumat (9/1/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan Kepala Kanwil DJPb Babel, Syukriah HG. Hadir pula perwakilan dari KPP Pratama Pangkalpinang sebagai wujud sinergi “Kemenkeu Satu” untuk menyelaraskan aspek pendapatan dan belanja negara.
Kepala Kanwil DJPb Babel, Syukriah HG, memaparkan bahwa realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 berjalan dengan baik. Keberhasilan ini menjadi landasan kuat untuk mengelola anggaran tahun ini dengan lebih agresif namun tetap akuntabel.
”Dengan fondasi yang kuat di tahun 2025, kami optimis penyaluran TKD pada tahun 2026 akan jauh lebih baik dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Syukriah pada Selasa (13/1/2026).
Untuk tahun anggaran 2026, Provinsi Bangka Belitung secara agregat menerima Pagu TKD sebesar Rp5.544.211.560.000. Anggaran fantastis ini diharapkan dapat menjadi stimulus utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya transformasi ekonomi. Mengingat ketergantungan pada sektor pertambangan, Pemprov Babel kini fokus mengembangkan sektor alternatif, terutama untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Salah satu strategi yang dirancang adalah pengembangan sektor perkebunan kelapa. Menanggapi hal tersebut, pihak DJPb memberikan catatan khusus mengenai potensi besar Lada Bangka Belitung.
Keunggulan Lada Babel: Memiliki level kepedasan yang sempurna dan daya saing global.
Dukungan Fiskal: DJPb berkomitmen memberikan pendampingan agar lada kembali menjadi motor penggerak ekonomi utama di masa depan.
Sinergi antara Pemprov Babel dan instansi vertikal Kementerian Keuangan ini bertujuan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan sejalan dengan target pembangunan daerah.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga efisiensi pengelolaan keuangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (EraNews/Lew)
