BANGKA, ERANEWS.CO.ID – “Kalau Bangka ingin benar-benar maju, maka politik harus kembali ke akarnya—etika, komunikasi, dan tanggung jawab.”*
Pernyataan Eri Gustian, Ketua DPC PDIP, kini menemukan konteks yang lebih terang—dan sekaligus lebih tajam. Sebab di balik kalimat normatif itu, tersimpan realitas politik yang tidak lagi bisa disamarkan: relasi kekuasaan di Bangka sedang mengalami gangguan serius.
Konfigurasinya memang tampak kuat. Kepala daerah diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Ketua DPRD berasal dari PDI Perjuangan. Namun, di balik struktur formal itu, ada fakta yang lebih menentukan: Ketua DPRD bukanlah pucuk pimpinan partai di daerah, melainkan sekretaris. Artinya, garis komando politik tidak sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
_Di titik ini, relasi menjadi tidak sederhana._
Lebih jauh lagi, ketika komunikasi dengan Partai Gerindra disebut tidak berjalan, maka yang terbaca bukan sekadar miskomunikasi biasa, melainkan potensi putusnya jalur koordinasi dalam koalisi pengusung. Ini bukan lagi soal teknis politik, tapi soal loyalitas dan etika kekuasaan.
_Dan di sinilah istilah lama itu terasa relevan—kacang lupa kulit._
Sebuah ungkapan yang menggambarkan ketika kekuasaan mulai melupakan asal-usulnya. Ketika dukungan politik yang dulu menjadi pijakan justru tidak lagi dianggap penting dalam praktik pemerintahan. Ketika komunikasi dengan partai pengusung tidak lagi dijaga sebagai fondasi, melainkan diperlakukan sebagai formalitas yang bisa diabaikan.
Jika benar demikian, maka peringatan tentang etika, komunikasi, dan tanggung jawab bukan lagi sekadar kritik—melainkan tudingan halus terhadap arah kepemimpinan yang mulai menjauh dari akar politiknya sendiri.
_Situasi ini berbahaya._
Sebab dalam politik lokal, retaknya komunikasi antar-elite bukan hanya berdampak pada hubungan personal, tetapi juga pada stabilitas kebijakan. Ketika PDI Perjuangan sebagai pengusung utama mulai mengirimkan sinyal keras, sementara Partai Gerindra merasa tidak diajak berkomunikasi, maka yang terbentuk adalah ruang kosong dalam koordinasi kekuasaan.
_Dan ruang kosong itu selalu diisi oleh konflik._
Menjelang pembahasan LKPJ Bupati Bangka 2025, kondisi ini menjadi semakin krusial. DPRD bukan hanya lembaga formal, tetapi juga arena politik. Dengan posisi strategis yang dimiliki kader PDI Perjuangan di parlemen, sinyal ketidakpuasan bisa dengan cepat berubah menjadi tekanan politik yang nyata. Sementara itu, absennya komunikasi dengan Partai Gerindra membuka kemungkinan munculnya sikap yang tidak lagi solid dalam mendukung kepala daerah.
Jika ini dibiarkan, maka Bangka tidak hanya menghadapi kritik, tetapi berpotensi masuk ke fase konflik terbuka di dalam koalisi kekuasaan.
_Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah kebisingan politik._
Ramai pernyataan, keras manuver, tetapi minim arah. Energi elite habis untuk mengelola ego dan kepentingan, sementara rakyat kembali menjadi penonton dari pertarungan yang tidak mereka minta.
Di titik inilah makna “kembali ke akar politik” menjadi sangat relevan—dan sekaligus mendesak.
Karena tanpa etika, kekuasaan kehilangan batas.
Tanpa komunikasi, koalisi kehilangan makna.
Dan tanpa tanggung jawab, kepemimpinan hanya akan dikenang sebagai episode kegaduhan.
Bangka tidak kekurangan kekuatan politik. Yang mulai hilang adalah kesadaran untuk menjaga asal-usul kekuasaan itu sendiri.
Dan ketika kekuasaan mulai lupa pada kulitnya, maka kejatuhan hanya tinggal menunggu waktu.
Penulis : Zulkarnain Alijudin
Pengamat Sosial dan Politik
