Hal yang utama menjadi fokus perhatian dari aktivitas penambangan timah laut yang paling mudah untuk dilihat adalah terhadap kondisi ekosistem terumbu karang. Terumbu karang menjadi indikator penting karena merupakan ekosistem laut vital yang terkena dampak paling besar akibat penambangan timah lepas pantai.
Khusus untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai contoh kasus, dua sektor unggulan yang ingin dikembangkan oleh pemerintah daerah selain pertambangan timah adalah perikanan dan pariwisata bahari. Maka ekosistem terumbu karang adalah tulang punggung kedua sektor ini.
Ironisnya kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka menjadi rusak akibat penambangan timah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam prinsip pengelolaan dampak tidak dapat dipenuhi. Ada tiga metode dalam pengelolaan dampak; (1) mencegah dampak (avoidance), (2) minimalisasi dampak (minimization) dan (3) pengendalian dan/atau kompensasi dampak (mitigation and/or compensasion).
Harus kita sadari, pertambangan laut saat ini belum dapat mencegah, meminimalisir hingga mengendalikan dampak. Buktinya limbah tailing langsung dibuang ke laut. Sehingga kompensasilah yang bisa diharapkan. Namun kompensasi yang bagaimana? Apakah Rp 250.000,-/2 bulan seperti yang pernah diterima oleh nelayan Matras dan Kualo pada Tahun 2010 saat ada belasan KIP yang beroperasi disekitar perairan mereka?
Tentu saja nilai besarannya harus dihitung dengan seksama sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika memang perusahaan tidak sanggup membayar kompensasi yang telah ditetapkan, maka jangan menambang dulu. Tunggu sampai harga timah sesuai untuk menutupi biaya-biaya termasuk kompensasi tadi.melalui AMDAL yang berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu mencegah (avoidance), meminimalisasi (minimization) dan mengendalikan (mitigation and/or compensation).
